Pusat Penelitian

Kinerja pariwisata Indonesia perlu terus dikembangkan untuk mampu merespons permintaan layanan jasa pariwisata nasional dan global, mengingat potensi destinasi pariwisata Indonesia yang dimiliki sangat banyak dan beraneka ragam. Indonesia sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal pada skala global karena didukung dengan keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia.

Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia dan potensi pengembangan wisata halal yang melimpah. Potensi tersebut telah direalisasikan sehingga Indonesia meraih penghargaan “World’s Best Halal Travel Destination” versi GMTI 2019. Pengembangan wisata halal di berbagai daerah juga terus digalakkan. Destinasi wisata halal regional di Indonesia yang meraih penghargaan “Best Halal Travel Destination” dari 10 destinasi yang dinilai dengan versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 dimenangkan oleh Lombok.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi pariwisata halal dan menjadikan sebagai pusat pariwisata halal dunia. Pariwisata halal tidak hanya terbatas untuk segmen wisatawan muslim, namun juga meliputi nonmuslim. Oleh karena itu pengembangan pariwisata halal akan menciptakan manfaat perekonomian secara nasional yang dampaknya akan dirasakan hingga ke level daerah.

Kota Yogyakarta memiliki banyak potensi wisata, antara lain sebagai wisata belanja, wisata kuliner, wisata alam, juga wisata budaya. Potensi daya tarik wisata halal di Kota Yogyakarta cukup besar antara lain adalah wisata sejarah, wisata museum, dan objek wisata lain. Kota Yogyakarta pada umumnya sudah menjadi destinasi pariwisata halal yang bersifat moslem friendly, namun masih besar peluang untuk ditingkatkan pada level yang prima.

Pariwisata telah menjadi industri yang berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan perekonomian Provinsi Bali. Sejak mulai berkembangnya sektor pariwisata yang didukung sepenuhnya oleh budaya masyarakat yang kaya akan nilai-nilai keunikan, sampai saat ini Bali dikenal secara luas dengan pariwisata budayanya. Kabupaten Karangasem sebagai salah satu kabupaten di Bali, juga memiliki potensi pariwisata budaya yang besar, termasuk di lokasi wisata muslim. Potensi ini di masa mendatang perlu dikelola secara profesional dengan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat termasuk nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di dalamnya.

Tulisan ini mengaitkan antara pelayanan publik dengan kebijakan pemerintahan digital (e-Gov) yang semakin digarap dengan serius dalam pemerintahan Joko Widodo dengan menghadirkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tulisan ini menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik bersifat digital melalui hadirnya pemerintahan digital. Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 telah mengubah wajah pelayanan publik dari pola tatap muka menjadi virtual.

Tulisan ini dilatarbelakangi pada situasi di beberapa daerah yang sudah masif menggunakan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tulisan ini melihat bahwa pelayanan publik yang prima belum berjalan secara konsisten terutama dalam hal kualitas pelayanan. Oleh karena itu, tulisan ini menyarankan agar pemerintah terus mengupayakan inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut penulis, inovasi dalam pelayanan publik, mulai dari pola pelayanan terpadu, baik satu atap maupun satu pintu membutuhkan pengintegrasian data.

Tulisan ini memperlihatkan bahwa berdirinya Mal Pelayanan Publik, sebagai salah satu inovasi dalam pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor komitmen pemimpin dalam hal ini kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Hadirnya Mal Pelayanan Publik memperlihatkan adanya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik di daerah. Kehadiran Mal Pelayanan Publik juga mengindikasikan adanya pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan transparansi dan akutanbilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tulisan ini dilatarbelakangi perdebatan apakah pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam tulisan ini, Debora menjelaskan bahwa desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat juga dalam regulasi yang mengatur tentang desa, disebutkan bahwa UU Desa hadir dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat desa.