Pusat Penelitian

Temukan berbagai publikasi dokumen dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kinerja, Info Judicial Review dan lainnya.

Analisis Kebutuhan Instrumen Kebijakan Pendukung MP3EI

Penulis
No Author
Abstrak
MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada 2025 melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan. MP3EI dilaksanakan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: 1) mengembangan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia. 2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global, dan 3) memperkuat kemampuan SDM dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Buku ini berisi sembilan tulisan tentang analisis kebutuhan instrumen kebijakan yang mendukung pelaksanaan MP3EI.
Instrumen Pembangunan dalam Program Legislasi di Bidang Ekonomi

Penulis
No Author
Abstrak
Dalam tataran konkrit sasaran pembangunan perundang-undangan nasional harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah dan prioritas pembangunan menyeluruh yang dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan pembangunan ekonomi agar tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian diperlukan beberapa kondisi dasar yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 2) penciptaan struktur ekonomi yang kokoh, dan 3) pembangunan sektor ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam rangka mencapai kondisi dasar tersebut diperlukan instrumen pengaturan melalui undang-undang. Karena itu, dalam buku ini akank dianalisis undang-undang yang terkait dengan pembangunan ekonomi yang pembahasannya dilakukan melalui sepuluh bagian yang saling terkait dan tersusun secara sistematis.