Pusat Penelitian

Publikasi buku bunga rampai oleh peneliti bidang Hubungan Internasional Pusat Penelitian BK DPRRI bermaksud untuk mengekploitasi Tujuan ke-17 TPB tentang Kemitraan (Partnership) yang merupakan sarana implementasi dan revitalisasi global untuk pembangunan berkelanjutan. Data dalam buku bunga rampai ini diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian dan Focus Group Discussion dengan beberapa pakar yang ahli di bidangnya. Di samping itu, digunakan pula jurnal, buku, surat kabar ataupun internet sebagai data sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif, setiap tulisan di dalam buku bunga rampai ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan satu tulisan merupakan kajian perpustakaan.

Sesungguhnya SDA adalah merupakan kekayaan negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepantingan rakyat banyak dan bukan segelintir orang saja. Penggunaan atau eksploitasi SDA haruslah dilakukan dengan terukur, dengan demikian dapat ditentukan seberapa keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan SDA itu. Untuk itu adalah sangat penting bagi negara Indonesia untuk memiliki neraca yang berisikan informasi yang kompreehensif dan terperinci mengenai kandungan SDA yang dimiliki negara agar dapat menjadi acuan bagi perencanaan pembangungan yang berkelanjutan. Selain itu untuk itu pemanfaatan SDA ini harus diatur dengan payung hukum yang kuat, tegas, dan jelas, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan SDA atau pemanfaatan SDA yang malah merugikan masyarakat, negara dan generasi mendatang. Pemanfaatannya SDA haruslah berwasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Karena sesungguhnya SDA ini adalah aset negara yang harus dikelola dengan bijak agar mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang optimal bagi kemakmuran rakyat.

Rendahnya kontribusi pengelolaan aset terhadap penerimaan tidak serta merta berarti bahwa pengelolaan BMN belum dilakukan secara optimal. Untuk menilai optimalisasinya, pemetaan potensi pemanfaatan aset perlu dilakukan. Namun demikian, potensi pemanfaatan BMN untuk mendukung penerimaan APBN dianggap masih cukup besar sehingga perlu upaya untuk merealisasikannya. Untuk itu, perlu kebijakan dan strategi yang tepat yang dibuat berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang memadai (evidence based decision making process). Hal-hal yang menghambat pencapaian tujuan tersebut perlu dianalisis dengan lebih baik dan dicari solusi praktis untuk mengatasinya. Pertimbangan aspek ekonomis dan opportunity cost perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan, aset dengan tetap memperhatikan aspek governance dan kehati-hatiannya. Dengan demikian tujuan optimalisasi pemanfaatan BMN untuk mendukung APBN diharapkan dapat segera diwujudkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan jelas sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih tertib, selain itu perlunya peningkatkan sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas, sehingga tugas dan tanggung jawab dapat terpenuhi sesuai dengan pekerjaannya masing- masing.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan alam yang melimpah baik berupa minyak gas maupun barang tambang. Dana menunjukkan bahwa pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari DBH sektor minyak dan gas menunjukkan terjadi fluktuasi pada periode tahun 2016 sampai dengan 2016, dengan rata-rata proporsi dibandingkan dengan total pendapatan provinsi hanya rata-rata sebesar 6,06 persen. Sedangkan hasil DBH yang berasal dari pertambangan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018 proporsi dari total pendapatan adalah rata-rata sebesar 13,74 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi DBH yang berasal dari minyak gas dan pertambangan khususnya batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan total pendapatan adalah rata-rata sebesar 19,8 persen. Hasil analisis model VAR menemukan bahwa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan impulse response menunjukkan bahwa pendapatan provinsi masih sangat bergantung akan guncangan dari DBH yang bersumber daya sumber daya alam baik itu minyak, gas, dan mineral.

Saat pandemi Covid-19, kinerja neraca perdagangan mem- punyai kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kondisi ini disebabkan kinerja sektor impor lebih buruk dibandingkan kinerja sektor ekspor. Untuk mendorong sektor ekspor agar mempunyai kinerja yang baik saat kondisi seperti ini, pe- merintah telah membuat beberapa kebijakan strategis yaitu kebijakan insentif fiskal, penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pem- batasan ekspor-impor, dan menciptakan National Logistic Ecosystem.