Pusat Penelitian

Bagian buku ini menyoroti tentang “Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sustainable Development”, yang ditulis oleh Venti Eka Satya. Kajian ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar; baik dari segi jenis maupun jumlahnya. SDA memiliki peran sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memiliki kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian Indonesia dan pada masanya dulu pernah menjadi sumber pendapatan utama negara.

Bagian ini mengulas tentang “Potensi dan Kontribusi Barang Milik Negara terhadap Penerimaan Negara”, yang ditulis oleh Edmira Rivani. Penulis membahas tentang dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN) terkait dengan prospektifnya terhadap penerimaan negara/daerah melalui program-program penyewaan dan kerja sama pemanfaatan; baik BMN di dalam negeri maupun luar negeri yang harus diperlakukan secara khusus. Pada saat ini, optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan BMN belum menjadi perhatian utama kementerian/lembaga.

Tulisan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan akan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam dari sektor pertambangan dipercaya menjadi salah satu sumber penerimaan bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi Pemerintahan Daerah, yang diberikan oleh pemerintah melalui program Dana bagi Hasil (DBH).

Bagian terakhir dari buku ini membahas tentang isu terkini yaitu “Covid-19 dan Kinerja Ekspor Indonesia”. Penelitian ini ditulis oleh Rasbin dan menjadi menarik, mengingat defisit yang terus-menerus terjadi selama ini (selepas runtuhnya bonanza oil di Indonesia) di dalam neraca perdagangan Indonesia. Wabah Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian suatu negara di berbagai sektor bahkan termasuk juga sektor tatanan sosial kemasyarakatan dengan hadirnya tatanan new normal life (seperti: pemakaian masker, kebersihan tangan setiap saat, dan physical and social distancing. Kebiasaan baru tersebut tentu mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan daya saing produk yang dihasilkan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara.

Dengan aset yang sangat besar, BUMN berpeluang menjadi perusahaan yang tidak hanya jago kandang, tapi juga harus menembus dan berkompetisi dalam dunia internasional. Melihat peluang tersebut, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN adalah (a) menempatkan right man in right place dalam posisi direksi dan komisaris, khususnya pengalaman dalam berbisnis berskala internasional dan berwarganegara Indonesia; dan (b) memiliki sejenis Komite Kebijakan Publik, yang memeriksa semua kebijakan publik termasuk di dalamnya mengkritisi kontrak kebijakan internasional dan sengketa investasi internasional untuk mengatasi kendala eksternal dalam menembus persaingan internasional.

Dalam 2 tahun pertama pemerintahan Jokowi periode kedua menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah akibat adanya pendemi Covid-19. Diharapkan setelah tahun 2021, dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan kembali melanjutkan momentum perbaikan. Namun, risiko ketidakpastian ekonomi global juga masih diperkirakan membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama akibat pandemi Covid-19 yang masih membayangi beberapa negara.

Gratieks merupakan salah satu cara untuk mendorong ekspor komoditas pertanian Indonesia. Berdasarkan kinerja ekspor komoditas sektor pertanian selama hampir 20 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, hal itu tidak sejalan dengan perkembangan daya saingnya di pasar-pasar tujuan ekspor, terutama pasar-pasar ekspor tradisional. Secara umum, komoditas subsektor perkebunan relatif memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan komoditas subsektor pertanian lainnya. Pasar Tiongkok menjadi salah satu pasar yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai tujuan ekspor seluruh komoditas sektor pertanian Indonesia.

Semangat kedaulatan pangan di perbatasan acapkali luput dari perhatian karena intervensi pasar dan Undang-Undang yang tidak memihak warga negara. Ketersediaan pangan wilayah perbatasan justru terbilang cukup dengan keberagamannya namun masih terfokus pada pangan nasional sehingga hak pangan lokal yang selama ini dikonsumsi warga ikut terabaikan. Peraturan di tingkat pusat dan daerah pun turut menyertakan peniadaan kedaulatan pangan karena pangan dijadikan komoditas, berorientasi mengikuti selera pasar, pencapaian produktivitas dengan mengabaikan faktor lingkungan. Tata kelola pembangunan pertanian lebih fokus pada upaya peningkatan dan mengabaikan pendapatan rumah tangga, sehingga daya beli warga tak seimbang antara produk-produk pabrikan dengan pangan yang berkualitas.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi industri makanan dan minuman halal, di antaranya mempermudah mendapatkan sertifikasi halal, integrasi dengan produsen, memperkuat peran perbankan syariah, digitalisasi usaha industri, serta produk makanan dan minuman halal berorientasi ekspor. Selain upaya tersebut, sinergi antara pemerintah, perbankan, LPPOM MUI, dan pengusaha juga sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan potensi industri makanan dan minuman halal di Indonesia.