Pusat Penelitian

Tulisan ini mencoba melakukan analisa terhadap dinamika, regulasi pengelolaan migas hingga membahas kompleksitas pengelolaan migas di Indonesia. Ditambah lagi pembahasan mengenai pengeolaan migas di Indonesia. Tulisan ini ditutup dengan paradigma baru dan tantangan ke depan pengelolaan migas di Indonesia

Menurut Yuni Sudarwati permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah internalisasi semangat dan nilai Wonderful Indonesia di kalangan pengelola pariwisata dan masyarakat luas. Keberhasilan Wonderful Indonesia menaikkan brand value Indonesia, mendongkrak country image, dan menaikkan trust, harus dikomplemen dengan kemampuan untuk mengatasi kendala dan permasalahan pengembangan pariwisata di dalam negeri. Rendahnya daya saing pariwisata Indonesia di antaranya disebabkan oleh kendala ketersediaan, kemudahan, biaya tinggi transportasi dan akomodasi, kepedulian terhadap kebersihan, konservasi lingkungan, di samping permasalahan terkait keselamatan dan keamanan wisatawan. Reformulasi kebijakan pemasaran pariwisata Indonesia harus diarahkan pada peningkatan daya saing tersebut, sehingga bukan saja target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat diraih tetapi lama tinggalnya juga akan meningkat. Dalam perspektif internalisasi strategi dan keberhasilan pemasaran pariwisata ini perlu juga digugah dan difasilitasi kesadaran berwisata di dalam negeri bagi masyarakat Indonesia.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sokoguru ekonomi masyarakat dengan populasi tinggi dan sebagian besar bersifat informal, dengan sejumlah permasalahan khususnya di bidang pemasaran produk yang dihasilkan. Analisis yang dilakukan Sony Hendra Permana menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemasaran dan distribusi produk yang dihadapi UMKM. Perkembangan internet dan e-commerce melalui situs belanja online berpotensi untuk memperluas jangkauan dan diversifikasi pemasaran produk UMKM, baik untuk tujuan pemasaran dalam negeri maupun ekspor. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya pemerintah daerah dapat menampilkan produk-produk UMKM pada website resmi Pemda, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa produk tersebut memiliki keaslian dan berkualitas baik. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur yang mampu mendukung kemajuan teknologi TIK memperluas jangkauan, dan kecepatan akses internet di seluruh Indonesia. Di samping itu, diperlukan upaya optimalisasi fungsi Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman yang handal dan aman untuk mendukung kegiatan pemasaran UMKM

Pada usianya yang telah melebihi setengah abad, perkem- bangan koperasi masih jauh dari yang dinginkan oleh segenap rakyat. Kiprah koperasi yang diharapkan dapat berperan besar dalam perekonomian masih jauh dari harapan, hal ini tergambar dari sumbangan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi sangat menyedihkan mengingat lembaga ini disebut sebagai pilar dan soko guru perekonomian nasional seharusnya mampu berperan penting dalam mendorong perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian perkembangan selama ini belum mampu membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat untuk menggunakan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan melalui koperasi yang lebih maju dalam inovasi.

Polimek kebijakan divestasi PMA di sektor di sektor usaha perbenihan hortikultura muncul karena beberapa pihak melihat belum siapnya produsen hortikultura lokal dan kekhawatiran terganggunya produksi benih hortikultura nasional yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan PMA. Berdasarkan data tentang jumlah perusahaan dan output produsen benih lokal hortikultura, kebijakan tersebut justru menjadi insentif dan relatif tidak mengganggu perkembangan investasi di bidang hortikultura.

Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya keterkaitan antarbangsa dan persaingan antarbangsa. Keterkaitan dan ketergantungan antarnegara sebagai akibat globalisasi akan menimbulkan persaingan yang akan memperketat daya saing antarnegara dalam hubungan perdagangan. Dengan globalisasi setiap negara berkepentingan untuk meningkatkan daya saing karena hanya negara yang memiliki daya saing produk dan SDM yang baik dan dengan dukungan infrastruktur, teknologi, sistem dan kualitas kerja yang efisien, dan budaya korporasi yang baik, yang akan mampu memanfaatkan dan menang dalam percaturan global.17 Sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, pengaruh perekonomian dunia secara signifikan dapat memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat melalui indikator ratio elektrifikasi. Kondisi saat ini, sampai tahun 2015 ratio elektrifikasi listrik di Indonesia baru mencapai 88,3 persen. Melalui program pembangunan listrik 35.000 megawatt diharapkan ratio elektrifikasi pada tahun 2019 mencapai 97,3 persen dan 100 persen diharapkan dapat dicapai pada tahun 2020

Secara umum, BUMN ditandai dengan rendahnya profitabilitas aset, yang disebabkan rendahnya utilisasi aset, dan akibat overinvestment pada masa lampau serta rendahnya laba yang dihasilkan atau bahkan merugi, antara lain akibat tingginya biaya produksi dan hutang perusahaan di masa lampau. Pemerintah perlu menetapkan pengukuran kinerja BUMN yang berbeda berdasarkan pemetaan fungsi BUMN apakah BUMN berorientasi mencari keuntungan, perintis, ataupun BUMN yang murni melakukan pelayanan publik. Berdasarkan ukuran tersebut, pemerintah dapat menerapkan mekanisme reward and punishment atas kinerja yang dicapai.

Perubahan penggunaan dan kebutuhan konsumen dan bisnis serta munculnya ekonomi digital akan memiliki dampak yang signifikan pada kebutuhan jaringan infrastruktur di pasar maju dan berkembang. Pemerintah harus mendukung kebijakan yang mendorong investasi jaringan digital untuk memenuhi pertumbuhan perdagangan di masa depan, termasuk menghilangkan hambatan untuk menggelar teknologi berbiaya rendah seperti small cells, eksperimen dengan model harga komersial baru serta rasionalisasi peraturan yang lama.

Hal ini menarik untuk disimak mengingat dalam tulisan ini dipaparkan implementasi UU KIP, khususnya dibeberapa daerah, masih banyak terjadi bahwa substansi atau ruh UU ini belum dipraktikkan dengan benar. Beberapa kasus menunjukkan sulitnya publik mendapatkan data-data atau dokumen dari Pemda, terutama data-data atau dokumen yang bersifat keuangan.

Euphoria masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik masih sering kali bertabrakan dengan berbagai nilai-nilai yang dikembangkan dalam regulasi lainnya yang telah ada selama ini.

Globalisasi informasi dan teknologi informasi telah berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk juga di Indonesia. Keterbukaan informasi publik yang selama ini dilakukan secara terpisah dan hakikat birokrasi dalam memberika pelayanan publik sebagai tupoksinya, kini harus beradaptasi dengan kondisi demikian. Prinsip efektif dan efisien yang selama ini dikedepankan dalam keterbukaan informasi publik, juga harus diarahkan pada peningkatan layanan publik dan perizinan yang berbasis layanan elektronik.

Tuntutan untuk membangun tata pemerintahan demokratis dalam proses perencanaan pembangunan berkembang di kalangan politisi di DPR dan masyarakat. Tuntutan tersebut menghendaki proses perencanaan pembangunan yang berjalan saat ini dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat baik secara langsung maupun melalui wakilnya di DPR.

Keterbukaan informasi publik pasti bersinergi dengan pelaksanaan tupoksi Pemda dalam memberikan pelayanan publik. Perlu pengawasan yang melekat atas pelaksanaan keduanya. Untuk itu, dalam konteks keterbukaan informasi publik dan upaya peningkatan pelayanan publik tersebut, pengaduan online masyarakat Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) berada. Karenanya menjadi menarik untuk mengkaji pengaduan online masyarakat LAPOR! Sebagai sebuah kebijakan komunikasi sebagai integrasi dua dimensi yaitu dimensi keterbukaan informasi publik dan dimensi pelayanan publik.