Pusat Penelitian

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.

Bagi perusahaan-perusahaan bencana ini adalah suatu yang given, takdir yang sulit dihindari. Untuk perusahaan yang jenis usahanya terdampak sangat buruk maka langkah terbaik adalah dengan menjadikan pegawai dan keberlangsungan perusahaan menjadi prioritas utama kebijakan. Sementara bagi perusahaan yang kondisinya lebih aman secara finansial maka masa pandemi ini adalah momen yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan perusahaan yang orisinil.

Di dalam Komunitas TDA terdapat relasi individu dan struktur sosial yang bekerja dalam suatu interaksi sosial sebagai hubunganhubungan sosial yang dinamis. Proses Interaksi sosial ini terjadi pada saat UMKM yang berhimpun untuk berkegiatan menempatkan nilai dasar yang disepakati bersama, yaitu silaturrahim, integritas, berpikiran terbuka, orientasi pada tindakan, dan keseimbangan dalam hidup. Bagaimana pun, interaksi sosial yang sehat dan bermakna bagi setiap anggota Komunitas TDA yang terlibat, membutuhkan nilai dan norma yang diakui bersama yang dijadikan dasar bagi hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, ataupun antarkelompok.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang baik, saat ini banyak dari perusahaan-perusahaan di seluruh dunia telah berkomitmen untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan mereka melalui program CSR. UMKM sebagai salah satu komunitas yang umumnya ada di sekitar lokasi usaha perusahaan-perusahaan besar merupakan salah satu elemen yang perlu mendapatkan perhatian seebagai salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tugas melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM bukan hanya semata-mata tugas dari pemerintah, tetapi dari pengusaha besar juga harus ikut terlibat di dalamnya peranan UMKM yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Dari beberapa praktik CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut di atas, terlihat bahwa CSR, dengan berbagai bentuk dan polanya, memiliki kaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan sebagai penerima manfaat program CSR berhasil meningkatkan taraf ekonomi keluarga, bahkan menjadi pengusaha UMKM dengan bantuan program CSR. Dalam perspektif feminisme yang menggunakan Analisis Longwe, CSR telah berhasil jika dilihat dari dimensi akses terhadap sumber daya dan partisipasi, namun belum terlalu berhasil jika dilihat dari dimensi kesadaran kritis dan kontrol. Ke depan, dua dimensi ini juga harus menjadi perhatian agar CSR benar-benar dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan.

Kegiatan CSR bidang lingkungan, belum banyak diimplementasikan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena selama ini kecenderungan perusahaan dalam penyelenggaraan CSR adalah mengatasi dampak sosial dan ekonomi. Program CSR yang dilakukan perusahaan lebih banyak ke dukungan infrastruktur yang jelas terlihat secara fisik, sehingga program CSR dalam mendukung kualitas lingkungan kadang terabaikan. Namun, tanpa peran serta dunia usaha dalam menjaga lingkungan maka lingkungan akan semakin rusak.