Pusat Penelitian

Perubahan paradigma dalam pemberdayaan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat harus memprioritaskan pengembangan skala usaha, perluasan akses pembiayaan dan kemampuan melakukan penetrasi pasar. Termasuk juga mengukur dan menyiapkan sumber daya, manajemen transaksi keuangan, akses terhadap bahan baku, serta akses terhadap teknologi. Memberi kemudahan penanganan aspek legalitas badan usaha serta desain kebijakan dan program bagi UMKM secara koheren, integratif dan implementif menjawab kebutuhan pasar.

Perbankan merupakan lembaga jasa keuangan formal yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari sangat dominannya aset perbankan dibandingkan lembaga jasa keuangan lainnya. Pertumbuhan perbankan juga cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan sebaran kantor yang cukup banyak. Bagi daerah, perbankan memiliki nilai strategis khususnya dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat dan mempermudah transaksi pembayaran. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah, khususnya pelaku usaha UMKM. Dengan adanya pendanaan bagi UMKM secara otomatis akan meningkatkan kapasitas baik produksi maupun penjualan sehingga akan mendorong roda perekonomian daerah lebih cepat.

Upaya optimalisasi dana CSR dikedua daerah ini berbeda dan prioritas pengelolaannya baru sedikit yang bersentuhan dengan upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan provinsi Jawa Barat dengan melibatkan dana CSR BUMN dan BUMD sedikit banyak sudah menyentuh langsung pada upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah tersebut. Sementara untuk provinsi Bali masih memprioritaskan pada pengentasan masyarakat miskin dengan program bedah rumah, meskipun diluar program perencanaan pembangunannya pemerintah Bali juga mendorong sebagian Dana CSR BUMN dan BUMD untuk pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah.

Reformasi perpajakan juga harus diikuti dengan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Pengalaman Indonesia menerapkan kebijakan tax amnesty sebelumnya harus menjadi pelajaran ke depan. Revisi undang-undang, perbaikan adminsitrasi IT, reformasi kelembagaannya perlu dilakukan. Revisi aturan di bawahnya perlu segera dilakukan seperti Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kebijakan strategis lainnya adalah Undang- Undang di bidang perbankan juga harus segera dibahas bersama DPR RI dengan berpegang pada prinsip asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, kebersamaan, dan kepentingan nasional

Melalui penyerahan pengelolaan PBB-P2 ke kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, namun dalam proses pengalihan terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Permasalahan utamanya adalah validitas dan akurasi data PBB-P2 yakni database objek pajak yang belum mutakhir dan data piutang PBB-P2 yang tidak valid dan akurat, sehingga mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan dan mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan PBB-P2 yang cukup signifikan dan penerimaan daerah tidak maksimal.

Otonomi daerah yang bergulir tahun 2001 telah membawa suatu perubahan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Proses desentralisasi kewenangan telah didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan disertai konsekuensinya yaitu diberikannya dana desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah. Dana desentralisasi fiskal yang diberikan harusnya dipakai oleh pemerintah daerah untuk memacu peningkatan kapasitas daerah termasuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Terkait kemandirian keuangan daerah, pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berdasrkan hasil analisis kajian ini termasuk dalam kategori rendah sekali dengan ratarata tingkat kemandirian keuangan hanya sebesar 7,07%.

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Badung (2008-2015) diperoleh nilai rasio efektivitas yang sangat efektif, yaitu di atas 100%. Hal ini disebabkan realisasi pajak daerah telah melampui target yang telah ditentukan. Setelah implementasi UU No.28 Tahun 2009 pada tahun 2011 terjadi kenaikan rasio efektivitas pajak, dengan kecenderungan fluktuatif, namun tetap dalam kategori sangat efektif. Pemerintah Kabupaten Badung perlu berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, perangkat hukum yang mengatur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jauh lebih baik dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong iklim usaha yang sehat, efesien, dan kompetitif. Sasarannya adalah terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi, pemasaran barang dan jasa.

Permasalahan ketenagakerjaan yang sering muncul di permukaan antara lain adalah persoalan upah, (upah dasar atau upah minimum), produktivitas atau tingkat kompetensi, dan pengangguran. Walaupun sudah pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan upah minimum melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88, 89 dan 90 dan PP Nomor 78 Tahun 2015. Beberapa pihak mengkritik soal kebijakan upah minimum tersebut karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian di daerah yang saat ini cenderung relatif melambat dan lesu. Sebagian daerah kabupaten/kota tidak sanggup mematuhi upha minimum atau hanya sanggup membayar maksimum 75 persen dari upah minimum.

Buku yang bertemakan “Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2015- 2019 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Ekonomi)” ini merupakan karya ilmiah yang menyajikan berbagai analisis dan kajian terkait beberapa RUU dan UU yang masuk dalam daftar Prolegnas Periode 2015-2019. Berbagai analisis yang terdapat dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum dan ekonomi, serta dapat pula memberikan sumbangan pemikiran bagi para legislator dalam membahas RUU spesifik.