Pusat Penelitian

Di antara berbagai pemicu, ada dua hal yang sangat penting dan nyata yang menuntut Indonesia untuk segera berubah. Pertama, era reformasi telah membawa kehidupan bangsa dari otokrasi ke alam yang lebih demokratis. Dengan perubahan ini, pembangunan kini dan mendatang harus melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, serta lembaga-lembaga non-pemerintah dan dunia usaha. Ditambah dengan kondisi keuangan negara yang baru perlahan mulai membaik, pemerintah memang tidak lagi secara sendirian dapat memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh karena itu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan adalah suatu yang mutlak untuk menjamin program pembangunan yang lebih kredibel, yang dapat diterima secara luas, dan dapat dilaksanakan dari segi finansial, teknik maupun politik.

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Kajian ini menguraikan lebih lanjut bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dan upaya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan 2030.

Pendidikan merupakan investasi nyata bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan, setiap orang harus selalu siap dengan tingkat kemampuan yang sesuai dengan kondisi kehidupan. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di institusi pendidikan.

Pemberdayaan muncul sebagai solusi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, maupun kesehatan. Tulisan ini ingin mengkaji lebih jauh tentang upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Komite Sekolah menuju pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dipilih dalam implementasi pembangunan berkelanjutan karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk menggerakkan bangsa ke arah kemajuan secara lebih berkelanjutan.

Penanganan kemiskinan merupakan pekerjaan berat yang harus ditanggung oleh pemerintah. Program-program yang dijalankan seharusnya sesuai dengan karakteristik wilayah, di mana untuk masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), maupun sosiokultur yang ada dalam masyarakat. Jangan sampai program yang dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat tidak mengetahui dan kekurangan akses atas program yang dijalankan.

Tulisan ini akan mendeskripsikan lebih jauh mengenai tujuan kesetaraan gender dalam <i>sustainable development</i>. Selain itu, akan ditelusuri pula bagaimana jalan panjang proses penyusunan SDGs, sehingga dapat dilihat bahwa isu kesetaraan gender sangat terkait erat dengan ketiga dimensi dalam <i>sustainable development</i>. Adapun permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam pada tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana proses penyusunan SDGs; (2) Bagaimana konsep tujuan kesetaraan gender dalam <i>sustainable development</i>/SDGs; dan (3) Bagaimana <i>mainstreaming</i> perspektif gender dalam SDGs?

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut mencakup peran dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan tersebut tergambar dalam fakta empiris yang tercermin dari sumbangan sektor pertanian pada PDB dan banyaknya masyarakat yang bergantung dan bergerak di sektor pertanian. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin mempertegas dasar kita untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian nasional.

Kualitas lingkungan hidup perkotaan cenderung terus menurun. Daerah perkotaan banyak dihadapkan pada masalah kebersihan (sampah yang belum terkelola dengan baik), ruang terbuka hijau (RTH) yang terus berkurang, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang terus meningkat, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan di Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung, dua kota yang secara geografis memiliki kawasan pesisir yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kesiapan daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Ada pun fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim.

Perlunya penguatan DPR dalam konteks menghadapi perubahan dinamika perkembangan sosial politik masyarakat yang menuntut “lebih” terhadap para wakilnya. Pencanangan “Parlemen Modern” oleh Pimpinan DPR harus menjadi landasan bagi semua <i>stakeholders</i> terutama para Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi. Persoalannya adalah bagaimana pola yang tepat untuk meningkatkan kinerja representasi (keterwakilan) ini? Apakah hanya dengan membangun sarana dan prasarana yang berbasis fisik semata seperti jaringan internet serta bangunan fisik? Atau juga kita harus melakukan perubahan <i>mindset</i> baik karyawan, tenaga ahli, staf anggota, dan para Anggota DPR-nya bahwa bekerja di lembaga perwakilan rakyat (DPR) adalah kerja untuk rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga harus dibangun kesadaran terhadap hal itu.

Sebagaimana di parlemen internasional, tuntutan untuk menghadirkan parlemen sebagai lembaga demokratis di Indonesia juga semakin menguat. Tuntutan agar lembaga parlemen lebih transparan, akuntabel, dapat diakses publik, dan bersih dari korupsi semakin besar. Ini artinya, tuntutan hadirnya teknologi komunikasi dan informasi di DPR RI harus direspons segera. Tulisan ini menggambarkan bagaimana <i>e</i>-Parlemen dalam dunia internasional; bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi di DPR RI; apa yang harus dipersiapkan oleh DPR RI untuk membangun <i>e</i>-parlemen; dan apa yang menjadi tantangannya.

Usulan mengenai dibentuknya Rumah Aspirasi oleh DPR diawali dengan wacana usulan diadakannya dana aspirasi. Beberapa tahun lalu, usulan ini sudah menggema. Kala itu, usulan tersebut tidak berhasil membuahkan kenyataan. Lalu kemudian dalam perjalanannya, dimunculkan lagi ide pembangunan rumah aspirasi. Wacana itu diperkirakan akan menggunakan uang Negara hingga 112 miliar rupiah. Dengan jumlah legislator 560 orang, maka diperkirakan akan mendapat jatah 200 juta rupiah per tahun per Anggota Dewan.

Harapan masyarakat untuk mendapatkan kecepatan dalam menyampaikan permasalahannya ke DPR, sudah dapat dipercepat melalui sistem <i>online</i> pengaduan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan masyarakat untuk juga mendapatkan kecepatan tindak lanjut oleh DPR atas pengaduan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana keinginan DPR menjadi parlemen modern khususnya melalui kegiatan pengaduan masyarakat secara <i>online</i> dapat efektif dilaksanakan, terutama bila dikaitkan dengan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat?

Mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan masyarakat ke arah masyarakat modern yaitu masyarakat informasi membuat parlemen mau tidak mau bertransformasi ke arah yang sama – yaitu menuju parlemen modern. Tulisan ini bermaksud membahas permasalahan tentang “bermedia sosial dalam kerangka menuju parlemen modern di era demokrasi modern, studi kasus pada media sosial DPR RI.”

Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya UU harusnya dibentuk untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adapun pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat menjalankan perbuatan hukum tertentu dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana pembentukan UU yang responsif?

Konstruksi politik regulasi desa yang kuat secara otonom dengan tetap meletakkan relasi kelembagaannya sebagai bagian utuh NKRI, menjadi substansi politik pentimg bagi hubungan <i>state-society</i> terhadap penguatan demokrasi partisipatoris sipil. Persoalannya adalah, bagaimana nilai-nilai politik sipil demokrasi partisipatoris yang ditawarkan oleh UU Desa? Hal-hal apa saja yang diperkirakan dapat menjadi kendala penghambat dan sebaliknya peluang kreatif bagi hadirnya nilai-nilai demokrasi partisipatoris tersebut nantinya dapat terjadi di lapangan?