Pusat Penelitian

KPK yang mempunyai tugas penindakan dan pencegahan korupsi, melakukan kedua tugas tersebut secara tidak seimbang, masih menekankan upaya penindakan daripada pencegahan korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah pemeriksaan LHKPN. Namun hingga saat ini pemeriksaan LHKPN dianggap belum efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan ketentuan mengenai penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN tidak dirumuskan secara rinci dalam UU dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN. KPK melakukan pemeriksaan LHKPN tidak secara mendalam, di samping beban tugas KPK yang terlampau berat menjadi penyebab kurang optimalnya tugas pencegahan melalui pemeriksaan LHKPN. Dalam akhir tulisannya, penulis merekomendasikan agar pemeriksaan LHKPN diserahkan kepada lembaga lain, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara menurut UU No. 28 Tahun 1999.

Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok mengenai pengaruh korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Perkembangan korupsi di Indonesia berdasarkan periode pengamatan tahun 2004-2014, dilihat dari parameter jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan berdasarkan hasil analisa regresi <i>Vector Autoregresive Regression</i> (VAR) mengenai pengaruh variabel korupsi terhadap tingkat kemiskinan adalah positif dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah harus segera menangani secara serius permasalahan korupsi agar proses pengurangan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung yang menindak-lanjuti hasil pemeriksaan kasus korupsi, terbukti bahwa kasus korupsi di Indonesia kebanyakan berasal dari sektor pemerintahan. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri telah terbukti bahwa akuntansi forensik melalui audit investigatifnya telah mampu mengungkap berbagai kasus korupsi. Dalam tulisan ini penulis memaparkan apa yang dimaksud dengan akuntansi forensik serta bagaimana perannya dalam pencegahan, pengungkapan, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Akuntan forensik dapat memberikan dukungan kepada manajer, dukungan bagi proses hukum melalui analisa keuangannya, serta sebagai ahli yang dapat dimintai keterangannya dalam pengadilan. Hasil analisa akuntan forensik ini selanjutnya digunakan untuk mendukung atau membantah perbuatan melawan hukum termasuk korupsi.

Tulisan ini membahas mengenai pencegahan tindakan korupsi dalam proses kebijakan publik yang dianalisis dalam perspektif sosiologi, baik pada dimensi individual maupun dimensi struktural, yang keduanya tidak dapat saling meniadakan. Secara sosiologis, pencegahan tindakan korupsi mempunyai tiga bentuk, yaitu: (a) kewajiban <i>(obligation)</i> dan pengharapan <i>(expectation)</i>, (b) kapasitas informasi pelayanan publik sebagai basis tindakan dalam proses pencegahan; dan (c) kehadiran norma-norma yang diikuti oleh sanksi efektif. Oleh karena itu, pengaturan tentang pencegahan tindakan korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Menjadi sangat tidak adil ketika terjadi perdagangan tunggal AEC 2015, ternyata hanya Indonesia yang sangat ketat dalam pengawasan sementara negara anggota ASEAN lainnya justru bersifat longgar dalam mengawasi persaingan bisnis. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat antarnegara ASEAN sendiri nyatanya masih terdapat perbedaan bagaimana kebijakan atau hukum persaingan tersebut dilakukan karena masing-masing negara anggota ASEAN memiliki perbedaan pandangan terhadap keberadaan suatu hukum persaingan di tingkat regional.

Menjelang MEA pada akhir 2015 peran <i>e-commerce</i> diprediksi akan meningkat seiring dengan dilaksanakan perdagangan tunggal AEC 2015, namun yang perlu diantisipasi seiring dengan meningkatnya <i>e-commerce</i> adalah kelemahan <i>e-commerce</i> yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen di negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Sementara undang-undang perlindungan konsumen Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai <i>e-commerce</i>. Selain itu juga perlu ada penyelesaian sengketa konsumen yang adil dalam transaksi <i>e-commerce</i>sehingga kepentingan konsumen terlindungi dengan baik.

Harus dilakukan harmonisasi hukum perlindungan konsumen bagi negara anggota ASEAN dalam membangun komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan cara melakukan perumusan-perumusan kesepakatan bersama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ini yang diprakarsai oleh Komite Perlindungan Konsumen ASEAN.

Pentingnya membangun kerja sama regional dalam mewujudkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN, karena aspek ketahanan pangan merupakan masalah krusial dan isu yang sangat sensitif dalam menciptakan stabilitas negara di Kawasan ASEAN.

Salah satu peran penting dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah peran pelabuhan. Salah satunya Pelabuhan Bebas Batam. Permasalahan yang dihadapi Kota Batam adalah defisit kapasitas pelabuhan, defisit listrik, kekurangan sumber energi, sinergi antara Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta kebijakan fiskal bagi industri galangan kapal.

Sebagai perwujudan perdagangan bebas ASEAN yaitu Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap perberasan. Apalagi di saat bersamaan pemerintah berupaya untuk menjamin ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di dalam negeri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar beras dikecualikan dalam klausul perdagangan bebas MEA, sehingga komoditas strategis tersebut memperoleh perlakuan khusus, seperti bea masuk (BM) dan kuota impor.

Indonesia dengan potensi jumlah usaha kecil dan menengah, kondisi geografis yang subur, jumlah penduduk banyak, lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia, menganut sistem ekonomi pasar terbuka, dan sistem mata uang bebas dapat dijadikan pendorong untuk memajukan perekonomian dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan mengenai perilaku konsumen Indonesia saat ini, peran etnosentris konsumen Indonesia dalam menghadapi MEA tahun 2015, dan upaya yang sebaiknya dilakukan agar konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris sehingga mencintai produk lokal dan lebih memilih menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor. Sehingga diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai bagaimana sebaiknya upaya pemerintah dan pengambil kebijakan untuk membuat konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris dan loyal terhadap produk lokal.