Pusat Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Buku ini merupakan himpunan dari beberapa tulisan, yaitu pertama, Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara, kedua, Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur, ketiga, Politik Hukum Alih Teknologi dan Alih Keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur, dan keempat, Politik Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Tulisan yang pertama melihat politik hukum ketenagakerjaan asing secara umum dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya termasuk di dalamnya urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan kesesuaiannya politik hukum tersebut dengan penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini berbeda dengan ketiga tulisan lainnya yang lebih menekankan politik hukum ketenagakerjaan asing dari sisi pengaturan dan pelaksanaannya yang lebih bersifat pragmatis dan spesifik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur, yaitu dari aspek pengendalian tenaga kerja asing, alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia yang berperan sebagai tenaga pendamping bagi tenaga kerja asing tersebut, dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing