Pusat Penelitian

Dengan segala kerendahan hati ijinkan saya mengucapkan puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga buku berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Daerah Kepulauan (Perspektif Kesejahteraan Sosial)” ini bisa diterbitkan. Saya sangat bersyukur dan merasa mendapat kehormatan yang luar biasa karena diminta untuk menjadi editor buku berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Daerah Kepulauan (Perspektif Kesejahteraan Sosial)” yang ditulis oleh para Peneliti Bidang Kesejahteran Sosial di Badan Keahlian DPR RI. Buku yang mengambil tema pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan, merupakan buku yang sangat penting untuk dibaca, karena tema ini merupakan tema yang aktual sejak awal Indonesia merdeka hingga kini. Tema ini menjadi penting karena daerah kepulauan merupakan isu yang seksi bagi Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan ribuan pulau. Kondisi Indonesia yang demikian menjadikan tantangan tersendiri dalam proses pembangunan nasoinal. Namun ada satu hal yang harus diyakini, bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepualuan harus dapat dilakukan sebaik-baiknya. Buku ini berisi delapan tulisan yang semuanya menyajikan analisis tentang upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan. Para penulis mengambil perspektif kesejahteraan sosial, dan dalam hal ini masalah pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama. Artikel pertama berjudul “Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan (Sebuah Analisis untuk Daerah kepulauan)” ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si, seorang peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial dengan spesialis kepakaran “Jaminan Sosial”. Tulisan ini menggambarkan bahwa Pro- Pengantar Editor v vi gram JKN merupakan program nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di daerah kepulauan. Artikel kedua berjudul “Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Daerah Kepulauan: Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Pulau Nunukan, Provinsi Kalimanatan Utara)” ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes, seorang peneliti Bidang kesejahteraan Sosial dengan spesialis kepakaran “Kesehatan”. Artikel ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan layanan kesehatan dipandang dari sudut ketersediaan tenaga kesehatan di Pulau Nunukan, Kalimantan Utara. Artikel ketiga berjudul “Kualitas Lingkungan dan Kesehatan di Daerah Kepulauan (Studi Kasus di Kepulauan Banda, Maluku)” ditulis oleh Anih Sri Suryani, ST, M.Si, seorang peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial dengan spesialis kepakaran “Kesehatan Lingkungan”. Artikel ini menggambarkan bagaimana kondisi kualitas lingkungan dan kesehatan di Kepulauan Banda, Maluku. Artikel keempat berjudul “Program Perlindungan Sosial: Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan” ditulis oleh Prof. Dr. Ujianto Singgi Prayitno, M.Si. Artikel ini menggambarkan bagaimana program-program perlindungan sosial dilaksanakan di daerah kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel kelima berjudul “Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar” ditulis oleh Sulis Winurini, S.Psi, M.Psi, seorang Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial dengan spesialis kepakaran “Psikologi”. Artikel ini menggambarkan bagaimana PKH dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan di Kepulauan Selayar. Artikel keenam berjudul “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Banda Neira” ditulis oleh Dinar Wahyuni, S.Sos, M.Si, seorang peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR vii RI. Artikel ini menggambarkan bagaimana PKH berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Banda Neira. Artikel ketujuh berjudul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kepulauan Banda dan Kepulauan Selayar” ditulis oleh Dr. Achmad Muchaddam Fahham, S.Ag., MA, seorang peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial dengan spesialis kepakaran “Agama dan Masyarakat”. Artikel ini menggambarkan bagaimana pembelajaran pendidikan Agama Islam dan budi pekerti dilaksanakan di Kepulauan Banda dan Kepulauan Selayar. Artikel kedelapan berjudul “Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah Kepulauan” ditulis oleh Fieka Nurul Arifa, S.Pd, M.Pd, seorang calon peneliti pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Artikel ini menggambarkan bagaimana upaya pemerataan distribusi kualitas pendidikan dilakukan di daerah kepulauan. Selaku editor saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penulis yang telah mengangkat tema daerah kepulauan untuk penulisan bukunya. Hal ini tentu merupakan karya yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang memiliki fokus pada kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat di daerah kepulauan. Saya berharap buku ini dapat menjadi masukan penting bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan negara, agar ke depan berbagai hal yang menjadi kendala dapat diatasi, sehingga masyarakat di daerah kepulauan dapat lebih sejahtera. Saya merasa perlu untuk menyampaikan bahwa buku ini layak dibaca, dan menjadi rujukan bagi perbaikan kebijakan pembangunan di daerah kepulaun pada masa mendatang. Selamat membaca.

Dalam konteks ini budaya sadar bencana menjadi kata kunci. Pengetahuan bencana masyarakat Indonesia memang telah meningkat sejak terjadinya bencana tsunami di Aceh, tetapi belum menjadi sikap dan belum tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lemahnya mitigasi bencana antara lain dibuktikan dengan rusaknya sejumlah alat deteksi bencana alam, seperti buoy atau alat pendeteksi tsunami, yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Buoy sejak 2012 tidak dapat beroperasi. Sebagian besar rusak karena vandalisme. Berdasarkan Dalam konteks ini budaya sadar bencana menjadi kata kunci. Pengetahuan bencana masyarakat Indonesia memang telah meningkat sejak terjadinya bencana tsunami di Aceh, tetapi belum menjadi sikap dan belum tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lemahnya mitigasi bencana antara lain dibuktikan dengan rusaknya sejumlah alat deteksi bencana alam, seperti buoy atau alat pendeteksi tsunami, yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Buoy sejak 2012 tidak dapat beroperasi. Sebagian besar rusak karena vandalisme. BerdasarkanDalam konteks ini budaya sadar bencana menjadi kata kunci. Pengetahuan bencana masyarakat Indonesia memang telah meningkat sejak terjadinya bencana tsunami di Aceh, tetapi belum menjadi sikap dan belum tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lemahnya mitigasi bencana antara lain dibuktikan dengan rusaknya sejumlah alat deteksi bencana alam, seperti buoy atau alat pendeteksi tsunami, yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Buoy sejak 2012 tidak dapat beroperasi. Sebagian besar rusak karena vandalisme. Berdasarkan Paradigma lama yang menganggap bahwa penduduk yang terkena bencana adalah korban dan memiliki posisi sebagai objek juga perlu dirombak. Meskipun menjadi korban bencana, penduduk, baik lakilaki maupun perempuan tetap memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang sangat potensial untuk digerakkan dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam hal ini kerentanan perempuan harus ditangani dan selanjutnya dapat diarahkan untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Promosi kesehatan juga menjadi bagian yang penting dalam penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana di bidang kesehatan juga perlu melibatkan peran pemerintah daerah. Terlebih pada era otonomi daerah ini. Pemerintah daerah harus mampu menjadi ujung tombak pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan.