Pusat Penelitian

Buku ini terdiri dari tujuh bab, di mana dua bab merupakan bagian pendahuluan (Bab 1) dan bagian rangkuman pokok-pokok (Bab 7). Bab kedua, mengungkapkan dan membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi oleh pemerintah. Bab ketiga mendiskusikan dan membahas investasi padat karya: perkembangan, kendala, dan solusinya. Kemudian bab keempat didiskusikan perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Pembahasan mengenai topik ini menjadi penting dikemukakan dalam buku ini sebagai akibat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang semakin ”booming”. Sementara bab kelima membahas tentang uraian dan pembahasan tentang perkembangan dan potensi fintech dan perannya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pentingnya pembahasan terkait teknologi keuangan digital ini karena teknologi ini telah mengubah secara radikal dan mendisrupsi format perilaku kehidupan dan perekonomian hampir semua negara. Bab keenam mendiskusikan dan membahas pemanfaatan e-commerce dalam mendorong kegiatan ekspor kerajinan. Seperti halnya pembahasan di Bab 5, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat telah menciptakan perubahan yang radikal dalam struktur perekonomian nasional. Selain perkembangan penggunaan fintech, perkembangan e-commerce tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia

Buku ini merekomendasikan agar relasi antara BPD dengan kepala desa benar-benar harus mampu diarahkan pada polanya yang bersifat check and balances agar berkembang demokratisasi yang sehat di desa. Perkembangan demokrasi berlandaskan pola politik semacam itu bukan berarti otomatis meniru relasi antara DPR-eksekutif di tingkat pusat. Pola ini bisa membuka ruang bagi adanya kesesuaian dengan kondisi wilayah dan karakteristik kultural masyarakat desa yang mengedepankan musyawarah mufakat atas hal-hal penting untuk diambil keputusannya di lokal desa setempat. Dengan kata lain ada semacam local wisdom yang dibakukan secara kelembagaan pemerintahan desa untuk kesejahteraan warga desa. hal ini penting agar masyarakat tidak harus terjebak pada penilaian siapa yang diuntungkan atau sebaliknya mengalami sub ordinasi dalam relasi yang dibangun.