Pusat Penelitian

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan.

kenyataan di lapangan tentang bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui program nasional tersebut tak selamanya mulus seperti yang direncanakan, dan jika tidak dicermati, maka hal ini akan menjadi kendala bagi upaya pemberdayaan berikutnya. Buku ini menganalisis pendampingan masyarakat di bidang infrastruktur di Kota Batam dari perspektif intervensi sosial, dimana peran pendamping menjadi sentral di tengah program pemberdayaan. Buku ini juga mencatat tentang pentingnya memperhatikan kondisi wilayah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan.