Pusat Penelitian

Penggunaan mekanisme konsultasi DPRD dan kepala daerah terkait kebijakan daerah mengandung muatan yang belum seimbang dalam konteks relasi sebagai mitra sejajar. Konteks relasi tadi adalah masih dominannya peran dari eksekutif menyangkut inisiatif kebijakan daerah dibandingkan DPRD. Konsultasi menjadi sekedar bersifat formal dan belum menyentuh secara signifikan terhadap upaya penyelesaian persoalan di tingkat lapangan. Penelitian yang dilakukan terhadap dua daerah, yaitu kasus di DPRD Sumsel dan Kalsel, menunjukkan ketidakseimbangan posisional kelembagaan tadi. Bahkan, konsultasi mudah terjebak pada kompromi antar elit lokal dalam menjaga status quo kepentingan masing-masing. Ini terjadi di tataran pembahasan Raperda, pertanggungjawaban publik pemda, dan di tataran penyelesaian persoalan riil di lapangan. Sehingga, dari temuan penelitian tadi, maka dianggap penting dalam rangka memulihkan mekanisme konsultasi DPRD ke arah yang lebih substantif. Struktur DPRD melalui konsultasi yang dilakukannya diangkat pada kapasitasnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki daya paksa untuk ditaati oleh eksekutif dan memiliki konsekuensi politik manakala diabaikan. Kata Kunci: Konsultasi, DPRD, eksekutif, kebijakan daerah, pemda.

Kartel merupakan salah satu perilaku pasar anti-persaingan dimana pelaku usaha melakukan perjanjian/koordinasi dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan membatasi atau menghilangkan persaingan. Selama periode tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah perkara yang telah ditangani oleh KPPU adalah sekitar 18 perkara kartel antara lain kartel gula, garam, dan telekomunikasi. Beberapa penelitian di Eropa menunjukkan bahwa praktik kartel berdampak negatif terhadap efisiensi ekonomi sehingga diperlukan kebijakan untuk membatasi atau menghapus praktik kartel ekonomi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa upaya mengatasi praktik kartel di Indonesia, dengan mengkaji perkara praktik kartel yang terjadi di Indonesia berikut sanksi dan kerugian ekonomi yang diakibatkan serta perbaikan regulasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Penguatan KPPU diperlukan dalam pemberian kewenangan untuk mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Program leniensi sebagai whistle-blower telah diterapkan oleh beberapa negara menjadi insentif bagi para pelaku usaha yang mengakui atau melaporkan perbuatan kartelnya. Program leniensi ini diharapkan dapat diatur dalam mekanisme pengurangan denda atau penghapusan hukumanyang jelas dan terperinci, dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di Indonesia. Revisi besaran denda administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kartel dan pemublikasian dalam daftar hitam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Kata kunci: Kartel; leniensi; persaingan usaha; KPPU; pembangunan berkelanjutan.

Reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan. Setiap perubahan di dalam birokrasi menimbulkan pengalaman baru bagi PNS yang ada di dalamnya. Pengalaman ini kemudian berpengaruh pada kesejahteraan pegawai itu sendiri. Workplace well-being (WWB) merupakan konsep yang menjelaskan kesejahteraan pegawai di tempat kerja. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan WWB PNS dan bagaimana gambaran WWB PNS pada instansi pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem merit di dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian menjadi upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan pegawai. Dengan sistem merit, akan tercipta lingkungan birokrasi yang sehat dan mendorong tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Sebagian besar partisipan berada pada skor WWB tinggi (54,4%). Lebih spesifik lagi, rata-rata skor dimensi ekstrinsik lebih tinggi dibanding dimensi instrinsik. Apabila dilihat dari domainnya, makna kerja adalah domain dengan skor tertinggi dibanding domain yang lainnya, diikuti kemampuan dan pengetahuan di pekerjaan. Sementara upah yang merupakan bagian dari dimensi ekstrinsik adalah domain dengan skor terendah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan skor WWB secara signifikan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan rata-rata jam kerja per hari. Pengukuran WWB perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi efek dari perbaikan sistem manajemen kepegawaian. Kata kunci: reformasi birokrasi, sistem merit, kesejahteraan pegawai di tempat kerja

Memasuki awal tahun 2018 program kebijakan pemerintah Sistem One Karcis One Trip (OK OTRIP) hadir dimasyarakat. One Karcis One Trip (OK OTRIP) merupakan perpaduan antara angkutan umum dan transjakarta. Win-Win Collaboration antara angkutan umum dan tranjakarta memberikan keuntungan tersendiri, satu sisi Kehadiran OK OTRIP dengan biaya terjangkau membantu masyarakat dari sisi financial serta disisi lain diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Namun dibalik keunggulan One Karcis One Triptmenimbulkan permasalahan yakni bahwa supir organda belum memahami penggunaan One Karcis One Trip. Keterampilan supir organda dalam menggunakan One Karcis One Trip masih sangat rendah. Belum adanya pelatihan penggunaan One Karcis One Trip kepada supir organda maka tidak heran jika kehadiran One Karcis One Trip belum terlalu banyak di masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh daya guna masyarakat dan supir organda terhadap kebijakan win-win collaboration antara angkutan umum dan TransJakarat dalam menggunakan kartu OK OTRIP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada para pengguna One Karcis One Trip. Sementara itu olah data digunakan dengan perhitungan menggunakan software (SPSS). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kebijakan Win-Win Collaboration Angkutan Umum dan Transjakarta Terhadap Daya Guna Masyarakat dan Keterampilan Supir Organda Dalam Penggunaan Uji Coba Kartu One Karcis One Trip (OK OTRIP). Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah dan pengguna One Karcis One Trip (OK OTRIP). Sebaiknya lebih spesifik masukannya. Kata Kunci: One Karcis One Trip, OK OTRIP, Organda, Tranjakarta

Upaya untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang salah satunya melalui penyediaan energi listrik menjadi sangat penting. Pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mewujudkan ketersediaan energi listrik melalui kebijakan pembangunan infrastruktur listrik yang direncanakan mencapai 35.000 MW pada tahun 2019. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mengimplementasikan rencana ini tidak mudah. Oleh karena itu, tulisan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur listrik yang sudah direncanakan dan mengetahui apa saja kendala/tantangan yang masih dihadapi khususnya di provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif. Secara umum perkembangan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur listrik sampai pertengahan tahun 2017 memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi utamanya meningkatnya kebutuhan listrik dan kondisi wilayah untuk menjangkau daerah terpencil. Sementara itu, kendala masih dihadapi kedua provinsi antara lain pembebasan lahan, perizinan, anggaran pemerintah daerah, koordinasi antarsektor masih menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Berdasarkan temuan di kedua provinsi ini, perlu adanya terobosan kebijakan terkait kawasan hutan lindung, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan komunikasi agar sinergi antarsektor dapat lebih diperbaiki dan mendorong minat swasta turut terlibat dalam penyediaan energi listrik. Keywords: tantangan, kendala, pembangunan, infrastruktur, energi, listrik

Internet has helped the development of the digital world radically meet the human needs of goods and services. Within the last one decade, the advancement of the digital world has increased amazingly and surprisingly. The digital world revolution encourages the use of information and telecommunications technologies to break through the supply-demand chain by making cost efficiency, speeding up information, minimizing the distance of needs and demand, facilitating transactions and producing goods and services and breakthroughs of unexpected innovations. One example of the impact of technological advances that comes with the benefits of the internet is e-commerce. Easier life with e-commerce is interesting to be explored. This descriptive study, which adopts a qualitative research approach, were essential and important to be conducted, using various sources of data, such as from Survey Results of the Indonesian Internet Service Provider Association, e-marketer survey; Ministry of Communication and Information Technology, as well as journals, working papers, or results of analysis on electronic based trading. The purpose of this study is to explain about e-commerce, describing how the development, opportunities, and challenges of e-commerce in Indonesia are. Thus, a policy can be formulated on the collection of e-commerce’s taxes and the determination of customs tariffs. The development of e-commerce market in Indonesia is quite rapid with the potential of tax revenue and business opportunity, but the government needs to make a policy to create a conducive environment for the e-commerce industry. The important thing in implementing the regulation is the right communication strategy to avoid businessmen’s resistance as a tax subject. The strong synergy between e-commerce businessmen and the government in developing e-commerce business make all the benefits from the e-commerce industry can be enjoyed by all the people of Indonesia. Keywords: e-commerce, tax, digital world, customs

Saat ini pengelolaan perikanan sedang memasuki babak baru. Di awal periode Presiden Joko Widodo, pengelolaan perikanan lebih banyak mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya perikanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah NKRI Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada upaya meningkatkan ekspor hasil perikanan. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mengidentifikasi hambatan utama ekspor dan bagaimana strategi meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Data sekunder yang digunakan terutama bersumber dari KKP, BPS, dan FAO, dengan metode analisis deskriptif. Studi ini menemukan, hambatan dalam peningkatan ekspor hasil perikanan di Indonesia adalah keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah perbaikan mekanisme pemberian izin, pembangunan Sistem Logistik Ikan Nasional, promosi kualitas produk perikanan Indonesia, dan pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sebagai tambahan, prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan harus menjadi kerangka dalam penentuan strategi peningkatan ekspor. Kata kunci: ekspor perikanan, strategi ekspor, pengolahan hasil perikanan, Sistem Logistik Ikan Nasional, wilayah pengelolaan perikanan, perikanan berkelanjutan

Dalam isu MDGs, peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus mampu mendorong peningkatan kesetaraan gender. Pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Tingginya kesetaraan gender akan mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Kondisi diskriminasi gender di Indonesia masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan dengan kecenderungan mengalami perbaikan. Sehubungan fenomena banyaknya perempuan mengambil peran publik dikehidupan bermasyarakat esai ini membahas bagaimanakah kesetaraan gender dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Studi bertujuan untuk menganalisis peran kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender dilihat dari besarnya angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa rasio angka harapan hidup perempuan terhadap laki-laki, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki dan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang dapat dilakukan di bidang pendidikan adalahprogram Wajar. Peran perempuan saat ini sudah tidak boleh lagi hanya dipandang sebelah mata dalam perannya dibidang ekonomi, program pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi penting. Program pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan karakteristik dan efek lintas-daerah. Kata kunci: kesetaraan gender, angka harapan hidup, partisipasi angkatan kerja, lama sekolah; pertumbuhan ekonomi; indonesia; data panel

Mangrove ecosystem in the Segara Anakan (SA) has a high diverse vegetation. However this ecosystem acreage has been shrinking continues due to sedimentation and people intervention. A set of policies, including institutional development has been set up and implemented but these policies have not achieved their target goals. Weak community participation in the management of the ecosystem was due to low education level and welfare of the community in this area, limited community empowerment programs, and weak social institution arrangements. This condition causes continuation of encroachment and land-use changes of the mangrove ecosystem by the community. This research used a qualitative approach and its aims to analysis to what degree the community role has played and what policy option should be taken to strengthen the community role in the SA lagoon. Results of this study indicated that the existence of complexity problems of authorities arrangement between central and local governments, socio-cultural system, and frequent changes of officers in this mangrove ecosystem conservation have made some degree of difficulty to solve the problem. Policy alternatives recommended from this research in order to improve community role in this mangrove ecosystem management are empowerment of community role such as affirmative policy for the SA ecosystem management, empowerment of public and social institution on conservation activities, development of the lagoon as an ecotourism area with faster rate, and strengthening efforts to promote the importance of the mangrove ecosystem for the young generation in the surrounding SA Lagoon areas. Keywords: mangrove ecosystem, people participation, sustainability, climate and disaster mitigation

Desentralisasi fiskal telah membawa dampak kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah peningkatan dana desentralisasi fiskal berdampak terhadap peningkatan belanja publik, khususnya belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil analisa regresi panel memperlihatkan bahwa belanja publik khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, tetapi belanja sektor kesehatan, walaupun memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta untuk meningkatkan belanja sektor pendidikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kata Kunci: belanja publik, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dana desentralisasi fiskal, Daerah Istimewa Yogyakarta