Pusat Penelitian

Perselisihan hak asuh anak seringkali menjadi persoalan yang rumit dalam suatu perceraian pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran telah diatur dalam hukum di Indonesia, namun kerap terjadi pengambilan paksa atau penculikan oleh orang tua si anak dari tempat kediaman sehari-hari anak ke negara lain. Tulisan ini hendak menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian pada perkawinan campuran, pengaturan international child abduction dalam The Hague Convention 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, dan sikap Indonesia terhadap konvensi tersebut. Analisa permasalahan menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi anak korban perceraian pada perkawinan campuran telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada anak yang sudah dapat menentukan pilihan untuk memilih berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya sesuai keinginannya. Namun dalam pelaksanaannya, kerap terjadi perselisihan pengasuhan anak dan mengakibatkan international child abduction. International child abduction belum diatur di Indonesia, namun telah diatur secara internasional dalam Hague Convention 1980 yang bertujuan melindungi anak dari dampak berbahaya dari pemindahan yang salah dan menetapkan prosedur untuk memastikan mereka segera kembali ke negara tempat tinggal kebiasaan mereka. Indonesia belum menjadi peserta Hague Convention 1980. Dari beberapa kasus terlihat penanganan kasus international child abduction di Indonesia yang belum mengutamakan kepentingan terbaik anak. Indonesia perlu segera meratifikasi Hague Convention 1980 demi memberikan perlindungan hukum bagi anak korban international child abduction agar proses pengembalian anak dapat dilakukan sesegera mungkin demi mengutamakan kepentingan terbaik dari anak. Kata Kunci: perkawinan campuran, perlindungan hukum, tempat kediaman anak sehari-hari.

Tulisan ini menjelaskan pola pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sekitar, maupun di dalam kawasan hutan. Per tahun 2018 terdapat 25.863 desa di dalam kawasan hutan. Ragam ketentuan regulasi melarang aktivitas pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, sementara penetapan status kawasan hutan cenderung bersifat politis. Dibuktikan dengan masih ada 48,8 juta orang yang mendiami kawasan hutan dan 10,2 juta nya tergolong sebagai penduduk miskin di dalam kawasan hutan. Output penelitian mencoba menawarkan solusi mengenai pengentasan kemiskinan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi langsung. Pendekatan utama yang digunakan adalah perspektif pembangunan berkelanjutan. Studi dilakukan di 6 komunitas adat yang berada di dalam kawasan hutan yakni Komunitas Karang - Lebak, Komunitas Kajang - Bulukumba, Komunitas Kallupini - Enrekang, Komunitas Seberuang - Sintang, Komunitas Saureinu - Mentawai, dan Komunitas Moi Kelim - Sorong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang didapatkan di beberapa komunitas di dalam maupun sekitar kawasan hutan ternyata lebih menguntungkan apabila dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Kata Kunci: kemiskinan, kawasan hutan, komunitas adat, pembangunan berkelanjutan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang menganut sistem keuangan syariah di Indonesia. BMT juga memiliki landasan filosofis yang berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan antara BMT dengan nasabah. BMT memiliki kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, yang menjadi kekuatan bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun sayangnya share BMT terhadap sistem keuangan formal syariah di Indonesia masih sangat kecil. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan BMT sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang dapat diakses UMKM dan berbagai permasalahannya. Artikel ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan formal lain sebagai alternatif pembiayaan. Ditambah adanya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi syariah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang menetapkan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan peningkatan manajemen usaha koperasi secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BMT, yakni kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi sertifikasi di bidang perkoperasian dan keuangan syariah, pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang masih sangat rendah, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan usaha BMT dengan peningkatan kemampuan SDM, penguatan manajemen usaha koperasi, edukasi ke masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu juga adanya penyediaan SDM, penguatan otoritas pembinaan dan pengawasan, serta kemudahan proses sertifikasi DPS yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait, sangat diperlukan bagi BMT. Kata kunci: BMT, UMKM, Pembiayaan, Koperasi Syariah.

Desentralisasi fiskal merupakan bentuk dari otonomi keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya transfer dana bagi pemerintah daerah merupakan pendanaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan melaksanakan fungsi kewenangan sedangkan sumber pendapatan diharapkan dari pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataanya, transfer fiskal menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Dengan menggunakan data periode tahun 2013-2018 dan menggunakan metode penelitian kuantatitf dengan memakai metode panel regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga model yang digunakan baik belanja total, belanja publik sektor pendidikan dan belanja publik sektor kesehatan terjadi flypaper effect. Hasil ini berdampak setiap peningkatan dana perimbangan akan mendorong belanja total, belanja publik sektor pendidikan dan belanja publik sektor kesehatan. Peningkatan belanja publik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Kata kunci: desentralisasi fiskal, panel regresion model, belanja daerah, flypaper effect.

Nias Selatan terpilih sebagai venue perlombaan World Surf League (WSL) tingkat dunia pada Agustus 2018. Tidak hanya ketinggian ombak yang sempurna tetapi juga panorama alam yang memukau menjadikan Nias Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan perhelatan surfing bertaraf internasional. Peluang ini seyogyanya menjadi pendorong bagi pemerintah setempat dalam menentukan langkah tepat dan perencanaan strategis untuk mendukung pengembangan daya saing lokal utamanya sektor pariwisata. Namun demikian, sampai saat ini Kabupaten Nias Selatan nyatanya masih menjadi salah satu kawasan daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kawasan pariwisata dan strategi pengembangan pariwisata yang telah di terapkan di Kabupaten Nias Selatan untuk kemudian memberikan rekomendasi alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan potensi daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan dan studi literatur dalam proses pengumpulan data. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kawasan wisata selain faktor anggaran, karakteristik masyarakat nias juga upaya kelembagaan yang belum mendapatkan tanggapan dari lembaga legislasi setempat Kata Kunci: potensi pariwisata, strategi pengembangan, Ripparkab, Kabupaten Nias Selatan.

Walaupun sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang strategis, penyerap tenaga kerja dan kontributor terhadap produk domestik bruto (PDB) terbesar, namun kontribusinya terhadap ekspor masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya ekspor produk-produk UMKM, dan upaya-upaya untuk mendorong ekspor produk-produk UMKM. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik wawancara (wawancara mendalam dan focus group discussion) dan studi dokumentasi kemudian dilakukan analisis berdasarkan pendekatan kualitatif- deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab rendahnya ekspor produk-produk UMKM dibedakan menjadi dua jenis yaitu internal dan eksternal. Kendala-kendala internal antara lain manajemen masih tradisional, pengusaha tidak mempunyai dokumen surat keterangan asal (SKA) produk, kualitas produk dan SDM masih rendah, dan sebagainya. Kendala eksternal antara lain melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, inkonsistensi kebijakan pusat terkait ekspor, tidak ada tempat keluar untuk mengirim produk ke luar negeri, minimnya tenaga kerja terampil, dan lain-lain. Beberapa upaya dilakukan untuk mendorong ekspor produk-produk UMKM antara lain produsen UMKM dianjurkan mengurus surat keterangan asal, bimbingan teknis tentang manajerial ekspor, meningkatkan market share di pasar internasional, memberikan fasilitasi kegiatan-kegiatan pameran, fasilitasi sertifikat produk, dan lain-lain. Ada beberapa rekomendasi terkait temuan tersebut, pertama, pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelatihan tentang manajerial ekspor, dan kedua, memperbanyak kegiatan promosi ke luar negeri. Kata kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Ekspor; Surat Keterangan Asal; Tenaga Kerja.

Gaya hidup halal telah menjadi tren kebutuhan dunia. Indonesia mengambil kesempatan tersebut melalui pengembangan pariwisata halal. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam. Namun, masih terdapat pemahaman yang berbeda mengenai pariwisata halal di masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi salah satu hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan pariwisata halal di Indonesia dan menganalisis strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Sumber data yang digunakan yaitu data primer (diskusi dengan Kementerian Pariwisata, Majelis Ulama Indonesia, dan akademisi Universitas Dharma Andalas serta data sekunder. Sejak tahun 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal di Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya peringkat Indonesia setiap tahun dari posisi keenam (2015) hingga posisi pertama (2019) dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai negara dengan destinasi halal terbaik. Ada 3 strategi utama yang dilakukan pemerintah untuk meraih prestasi tersebut, yaitu: 1) pengembangan pemasaran; 2) pengembangan destinasi; dan 3) pengembangan industri dan kelembagaan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia, yaitu: melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan konektivitas ke daerah tujuan wisata, penyusunan peraturan perundangan, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dan kemudahan berusaha sehingga terjadi efek ganda akibat pengembangan pariwisata halal ini. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan berbagai stakeholder juga sangat diperlukan dalam mengelola kekuatan dan memanfaatkan peluang bagi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Kata kunci: pariwisata halal; Islam; SWOT; Indonesia; sosialisasi; konektivitas.

Kementerian Pertanian telah membagikan benih secara gratis pada saat SPEKTA HORTI 2018 dalam program pengentasan kemiskinan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi eksisting penerapan teknologi petani penerima benih jeruk, kentang, bawang putih, dan durian sebelum menerima bantuan benih. Penelitian dilakukan pada Oktober – Desember 2018 di Lembang, Cianjur, Pemalang dan Tegal. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan 79 petani menggunakan kuesioner terstruktur. Data diolah dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan teknologi budidaya bawang putih, jeruk, durian dan kentang masih rendah. Hal ini karena komoditas tersebut merupakan komoditas yang baru saja dikembangkan, komoditas yang dikembangkan lagi setelah lama vakum, dan beberapa kecamatan merupakan pengembangan baru. Oleh karena itu agar benih unggul Balitbangtan yang dibagikan dapat diadopsi dengan baik oleh petani dan mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani, maka bimbingan teknis yang telah dilakukan perlu diikuti dengan pengawalan lanjutan khususnya pada komponen teknologi budidaya yang memiliki tingkat penerapan paling rendah. Kata kunci: penerapan; benih; kemiskinan; teknologi petani.

Kinerja UMKM merupakan salah satu indikator utama yang berperan untuk peningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Industri Republik Indonesia Tahun 2017, kontribusi UMKM terhadap PDB dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 60,34%. Data dari Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan nilai yang fluktuatif menurun, iklim makro ekonomi yang terkendali namun cenderung minim peningkatan. Penyebab faktor tersebut ialah kontribusi UMKM Indonesia yang sedikit di pasar global dan merupakan yang terendah di lingkup ASEAN. UMKM Indonesia cenderung memiliki kualitas dan mutu produk yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya nilai daya saing. Berdasarkan permasalahan berikut, maka dirumuskan suatu metode Resource Base-View (RBV) merupakan pemetaan sumber daya perusahaan pioritas dalam meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM. RBV dirumuskan dengan output pengembangan model Artificial Intelligence yang dinilai dapat membantu pemetaan RBV dengan praktis. Jenis penelitian adalah penelitian berbasis kualitatif. Fokus dari populasi dan sampel yang diteliti adalah Lingkup UMKM Kota Pontianak yang telah melakukan proses ekspor. Teknik analisis data menggunakan Analytical Hierachy Process (AHP) berdasarkan evaluasi model RBV terbaru untuk memperoleh sumber daya strategis. Selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka dasar berbentuk Artificial Intelligence (AI) berbasis RBV. Hasil penelitian adalah terciptanya Kerangka AI berbasis RBV yang dirancang berfungsi untuk menilai sumber-sumber daya strategis untuk dikelola menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) perusahaan. Kata kunci: artificial intelligence (AI); resource base view (RBV); UMKM.

BUMDes dibentuk dalam upaya meningkatkan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Panggung Lestari sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahap penyadaran potensi masyarakat, kegiatan sosialisasi, himbauan untuk lebih peduli pada sampah, dan pengetahuan tentang manfaat sampah telah membuka pikiran masyarakat sehingga aktif terlibat di Rumah Pengelolaan Sampah. Pada tahap pengkapasitasan, BUMDes memberikan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan, melakukan kerja sama dengan pihak terkait, merekrut kalangan profesional dan pekerja kreatif, serta melakukan studi banding ke sejumlah tempat. Peran BUMDes pada tahap perlindungan terlihat dari upayanya membuka peluang sejumlah usaha yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu, BUMDes bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan unit usahanya. Berbagai upaya yang dilakukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan menunjukkan hasil baik dari segi ekonomi, penyerapan tenaga kerja maupun kesehatan lingkungan. Ke depan, BUMDes perlu menggali lebih jauh dan merevitalisasi kearifan lokal yang masih relevan untuk disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kata kunci: BUMDes; pemberdayaan; masyarakat desa.