Pusat Penelitian

Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement/DCA menjadi Undang-Undang pada 6 Desember 2022. Inisiasi kerja sama DCA sudah muncul sejak 2007, namun mendapat penolakan dari Parlemen terkait isu kedaulatan negara. Tahun 2022, kerja sama DCA Indonesia – Singapura kembali disepakati melalui penandatangan tiga dokumen strategis: DCA, Ekstradisi, dan Pengelolaan Flight Information Region/FIR. Pengesahan kerja sama DCA ini tidak hanya ditujukan untuk meminimalisasi potensi ancaman di kawasan, tetapi juga untuk penguatan pertahanan nasional. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar implementasi DCA sejalan dengan kepentingan nasional dan memberi kontribusi bagi penguatan pertahanan RI. Selain itu, Komisi I DPR RI juga dapat mendorong Kementerian Pertahanan untuk memaksimalkan diplomasi pertahanan dalam implementasi kerja sama DCA.

Pengangkatan penjabat kepala daerah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan kepala daerah, meskipun diwarnai berbagai macam kritik oleh masyarakat sipil, seperti adanya dugaan maladministrasi sampai dengan gugatan pembatalan penjabat yang telah diangkat. Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) merasa prosedur yang dijalankan sudah demokratis dan sesuai dengan perintah Undang-Undang Pilkada sebagai akibat diserentakannya Pilkada pada tahun 2024, sekaligus melanjutkan pembentukan peraturan pelaksana terkait pengangkatan penjabat kepala daerah yang saat ini sudah sampai pada tahap finalisasi. Pemerintah memiliki harapan tinggi terhadap kinerja para penjabat dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Alasan subjektifnya adalah penjabat yang terpilih bukanlah produk hasil Pilkada, sehingga tidak akan terbebani oleh urusan-urusan politik. Pemerintah berjanji akan terus mengevaluasi kinerja para penjabat serta melakukan pengawasan terkait integritas serta netralitas menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024.

RUU KUHP akhirnya disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022. KUHP baru ini akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Masa transisi yang cukup lama tersebut diperlukan untuk persiapan transisi ke sistem hukum pidana materiil yang baru. KUHP baru ini merupakan suatu karya agung bangsa Indonesia karena berhasil menggantikan KUHP Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie (WvS) yang berlaku sejak 1918. Mengingat masih adanya pro-kontra terhadap KUHP baru, DPR RI dan Pemerintah sebaiknya tetap terus mencermati pasal-pasal yang masih dinilai kontroversial. DPR RI perlu mendorong pemerintah menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan. DPR RI bersama dengan pemerintah juga perlu menyosialisasikan KUHP baru kepada seluruh kalangan untuk menjelaskan konsep dan filosofi KUHP baru untuk memudahkan transisi sistem hukum pidana materiil yang baru.

Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (nataru), kenaikan harga pangan berbagai komoditas kerap terjadi, utamanya adalah beras. Berbagai tantangan dihadapi untuk menjaga stabilitas stok pangan yang diakibatkan berakhirnya masa panen, perubahan iklim, dan juga berbagai bencana. Salah satu langkah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah adalah memastikan pasokan bahan pangan berada dalam level aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2022, utamanya beras, diikuti dengan komoditas pangan lainnya. Komisi IV DPR RI perlu terus memastikan bahwa jumlah produksi nasional stabil dengan terus melakukan pengawasan seluruh mitra kerja, mendorong penggunaan teknologi inovasi pertanian untuk meningkatkan produksi, dan menggalakkan diversifikasi pangan. Kesejahteraan petani harus menjadi prioritas dengan memastikan keterlibatan petani dalam setiap langkah pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Gunung Semeru masih mengalami erupsi hingga Selasa 6 Desember 2022. 1.979 jiwa telah mengungsi di 11 titik pengungsian. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menaikkan status dari level III (siaga) menjadi level IV (awas). Beberapa rekomendasi dikeluarkan oleh PVMBG di antaranya mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah. Setelah kondisi lebih stabil, tahap berikutnya adalah perumusan mitigasi bencana. Sistem peringatan dini bencana harus berjalan dan dikembangkan menjadi peringatan dini berbasis komunitas sebagai salah satu bentuk mitigasi. Komisi V DPR RI bersama dengan pemangku kebijakan harus mulai membuat studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan potensi bencana kawasan untuk melihat persoalan tata ruang. Hal ini penting untuk revitalisasi wilayah yang menjadi penyokong kawasansehingga ke depan, perbaikan kawasan mampu mereduksi dampak erupsi.

Opsi kebijakan impor oleh Bulog diambil untuk mengantisipasi kebutuhan beras selama 3 – 4 bulan ke depan. Data BPS menunjukkan adanya prediksi surplus produksi beras di tahun 2022 sebesar 1,7 ton beras, namun angka prediksi ini memiliki margin error. Kementerian Pertanian juga bersikeras bahwa kondisi produksi beras nasional melimpah hingga akhir tahun 2022, namun kenyataannya cadangan beras yang dimiliki Bulog kurang dari batas aman stok beras yaitu 1,5 juta ton. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI khususnya Komisi VI perlu mendorong evaluasi kebijakan menyeluruh dari sistem pengelolaan beras nasional guna menjaga ketahanan pangan dan meredam inflasi akibat kenaikan harga beras. Kementerian terkait bersama Bulog dan Komisi VI DPR RI perlu duduk bersama untuk mendapatkan pemahaman bersama terkait kondisi aktual dan urgensi impor beras sebagai strategi dalam menjaga stabilitas stok beras nasional.

Peringatan HLN ke-77 dan hasil G-20 Summit, menjadi momentum penting untuk melanjutkan semangat dan upaya mendorong transisi energi di Indonesia, khususnya subsektor kelistrikan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan (stakeholders) harus berkomitmen penuh mengimplementasikan transisi energi menuju net zero emissions (NZE) 2060, melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBET) yang masif. Dua poin khusus terkait energi yang disepakati dalam G-20 Summit, yaitu mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi yang inklusif, serta peta jalan transisi energi yang akan menjadi panduan untuk mencari solusi mencapai stabilitas pasar energi. Dalam rangka itu, proses transisi energi pada sektor ketenagalistrikan di Indonesia harus terus diupayakan agar bisa segera bertransformasi untuk menyediakan energi bersih yang handal, ramah lingkungan, dan menjangkau seluruh masyarakat di tanah air.

Tantangan Indonesia dalam menghadapi peningkatan frekwensi bencana akibat iklim jika tidak diantisipasi dengan baik akan menjadi persoalan yang akan dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Apalagi ketidakmenentuan iklim akhir-akhir ini yang diikuti dengan bencana geologi, dampaknya dapat dipastikan akan menganggu gerak pembangunan. Kelompok yang memiliki resiko paling tinggi dalam keadaan kebencanaan adalah kelompok rentan (bayi, balita anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia). Penanggulangan Bencana dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan yang berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. Pentingnya ketersediaan data, khususnya data kelompok rentan pada wilayah rawan bencana adalah untuk mengurangi resiko baru yang akan muncul. Ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam pemulihan pasca bencana.

Munculnya kasus polio seiring dengan rendahnya cakupan imunisasi polio di Aceh (50,9%). Upaya memutus penyebaran polio, yaitu imunisasi; surveilans; sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok antivaksin; pendekatan promosi kesehatan; serta penerapan karantina kesehatan di pintu masuk negara, wilayah, dan rumah sakit. Selain itu, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan makanan, menerapkan sanitasi seperti menggunakan jamban yang mengalir ke tangki septik. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya pemerintah dalam pelaksanaan subpekan imunisasi nasional, penyehatan lingkungan, surveilans, dan sosialisasi. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya pemerintah dalam mencegah polio di daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sumber daya surveilans. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan di pintu masuk negara dari importasi serta karantina wilayah dan rumah sakit.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, karena posisi Indonesia berada dalam lingkaran api dan pertemuan lempeng. Bencana yang terjadi dapat berdampak bagi pendidikan, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan selain program satuan pendidikan aman bencana. Relasi bencana dan pendidikan berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR RI yang dilaksanakan oleh Komisi X. Komisi X dapat berkoordinasi dengan Komisi VIII serta memastikan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan. Salah satu rekomendasi yang perlu diusulkan kepada Komisi X adalah penguatan mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan.

Di era digital seperti saat ini, bank sentral ditantang untuk mengembangkan diri dari segala aspek, termasuk dengan pengembangan mata uang digital. Saat ini Bank Indonesia sedang dalam tahapan menerapkan Rupiah Digital. Dengan berbagai keunggulan serta manfaatnya, diharapkan penerapan Rupiah Digital dapat mengakselerasi integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi XI perlu mendukung Bank Indonesia untuk segera menerapkan Rupiah Digital. Selain itu melalui fungsi pengawasan, DPR perlu mengawasi proses penerapan Rupiah Digital agar sesuai dengan konteks dan karakteristik kebijakan. Komisi XI juga perlu mengingatkan Bank Indonesia agar dalam penerapan Rupiah Digital harus selalu mempertimbangkan berbagai kondisi serta risiko yang mungkin timbul dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Melalui laman resminya, indonesian.un.org berjudul Statement on the new Indonesian Criminal Code, PBB menyambut baik disahkannya KUHP baru di Indonesia, namun juga memberikan kritik berupa catatan keprihatinan tentang revisi adopsi ketentuan tertentu yang menurutnya bertentangan dengan hak dasar dan HAM. Apabila ada pihak tertentu yang tidak setuju dengan UU tersebut terbuka ruang bagi siapapun untuk menyampaikan pendapatnya melalui cara-cara damai dan saluran yang konstitusional. Khusus bagi perwakilan asing, termasuk PBB, hendaknya memerhatikan adab berdiplomasi dan tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan maupun pendapat sebelum mendapatkan informasi yang jelas soal KUHP. DPR melalui Komisi I dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu mengingatkan pemerintah, khususnya Kemenlu RI, untuk mengingatkan perwakilan asing yang berada di Indonesia hendaknya tidak menggunakan media massa sebagai alat untuk mengritik kebijakan yang terdapat di suatu negara.

Wakil Presiden RI bersama Menteri PANRB pada 5 Desember 2022 mencanangkan progam Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Terdapat empat kluster yang menjadi fokus yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Percepatan Prioritas aktual Presiden, dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, implementasi program tersebut tidak luput dari tantangan yang perlu diantisipasi seperti adanya persoalan pemangkasan birokrasi yang belum teratasi yakni transisi pemangkasan birokrasi ke jabatan-jabatan fungsional, ego sektoral antar Lembaga dan kapasitas SDM ASN. Sehingga DPR RI melalui Komisi II dapat mendorong KemenPANRB untuk melakukan sosialisasi yang komprehensif terkait Program RB Tematik serta menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait transisi ASN ke Jabatan Fungsional; dan mendorong KemenPANRB dan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat roadmap Collaborative Government serta mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menyiapkan rencana strategis dalam pengembangan kompetensi ASN yang mendukung RB Tematik.

Kasus bom bunuh diri di halaman Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada tanggal 7 Desember 2022 yang dilakukan oleh Agus Sujatno membuat masyarakat kembali kecewa dengan kinerja pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi apabila BNPT, selaku badan penanggulangan terorisme, tidak lalai mengawasi Agus Sujatno. Agus Sujatno merupakan mantan narapidana terorisme (napiter) dalam kasus bom Cicendo pada tahun 2017, yang baru bebas dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Nusakambangan pada September 2021. Belajar dari kejadian tersebut, BNPT selayaknya memberikan atensi yang lebih kuat terhadap program deradikalisasi napiter, agar kejadian serupa tidak terjadi. DPR RI sebagai lembaga perwakilan masyarakat melalui Komisi III DPR RI dapat segera mempertimbangkan untuk melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat dengan BNPT dan Polri untuk mengevaluasi program deradikalisasi bagi para napiter.

Perhitungan BPS menyatakan produksi beras Indonesia aman hingga akhir tahun 2022. Malah diperkirakan akan terjadi surplus sebesar 1,7 juta ton karena produksi beras hingga akhir 2022 mencapai 31,90 juta ton dan konsumsi beras masyarakat hanya 30,20 juta ton. Atas prestasi produktivitas beras tersebut, Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) beberapa waktu yang lalu. Juga mendapatkan apresiasi dari FAO dengan memberikan pendampingan dari para expert FAO untuk meningkatkan produktivitas pangan Indonesia. Namun, prestasi ini menjadi ironi ketika pemerintah pada akhir tahun ini memutuskan untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton dengan alasan untuk menjaga floor price di tingkat petani dan akan dikeluarkan apabila kondisi ketersediaan beras tidak mencukupi sebelum waktu panen raya tiba di Februari–Maret 2023. Komisi IV memang telah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan beras di masyarakat. Namun, upaya pengawasan masih harus ditambah dengan memastikan bahwa hasil panen beras petani pada panen raya Februari–Maret 2023 terserap Bulog dengan harga yang wajar, yang tidak merugikan petani.

Pemerintah dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai BUMN holding industri aviasi dan pariwisata tengah berencana untuk melakukan penguatan peran operator jasa kebandaraan melalui integrasi antara PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara di wilayah timur Indonesia, dan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara di wilayah barat Indonesia. Penggabungan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, layanan kepada konsumen, dan daya saing usaha perusahaan. Proses integrasi dimulai dengan menyetarakan antara kedua perusahaan baik dalam hal kebijakan komersial, standar kebijakan operasi, sampai dengan struktur organisasi di sektor kebandarudaraan. Tantangan yang mungkin dapat timbul adalah terbatasnya ruang gerak perusahaan akibat kinerja, karakter, dan budaya kedua perusahaan yang berbeda. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna memastikan kesiapan dari PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) baik dalam kesiapan sistem maupun sumber daya manusia, serta langkah-langkah antisipatif terhadap permasalahan yang mungkin muncul, sehingga upaya integrasi ini tidak mengganggu perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru). Fenomena ini selalu berulang setiap tahunnya. Fenomena lonjakan harga pangan musiman seperti Nataru seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah. Strategi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan telah dilakukan. Komitmen bersama Kementerian Perdagangan bersama K/L dalam menjaga kelancaran arus barang, kecukupan stok, dan stabilitas harga/anti spekulasi menjelang Nataru juga perlu dilakukan. Pemerintah harus melakukan manajemen stok pangan secara tepat. Stok cadangan pangan harus dijaga, produksi bahan pangan harus ditingkatkan. DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong Kementerian Perdagangan dan pihak terkait untuk membuat roadmap jangka pendek, menengah dan panjang terkait perbaikan sistem produksi, instrumen distribusi, dan manajemen logistik ke depannya agar kenaikan harga pangan menjelang Nataru tidak terulang.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2022 dan PP Nomor 46 Tahun 2022 terkait dengan split-off PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) dari Mining Industry Indonesia (MIND ID). Pemisahan entitas PT Inalum dari MIND ID diyakini akan berdampak positif terhadap upaya penghiliran produk tambang mineral, khususnya peningkatan nilai tambah produk aluminium (alumina) di dalam negeri. Komisi VII DPR RI perlu mengawasi proses percepatan pembangunan smelter yang dilakukan oleh PT Inalum untuk meningkatkan nilai tambah produk aluminium (alumina), yang saat ini sebagian produk alumina (ingot dan billet) masih diekspor. Kedua produk ini seharusnya dapat diolah lagi di fasilitas smelter sehingga dapat diperoleh nilai tambah lebih tinggi.

Peringatan hari internasional hak asasi manusia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember dimaknai sebagai hari penting yang menjadi bagian dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai pada tanggal 25 November. Kampanye tersebut merupakan kampanye internasional yang dilakukan guna mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Dipilihnya rentang waktu mulai tanggal 25 November hingga 10 Desember dilakukan dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bagi Indonesia, kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang sangat menonjol dan membutuhkan perhatian banyak pihak. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan namun intensitasnya pun sangat mengkhawatirkan. Meskipun Indonesia sudah memiliki aturan yang dinilai cukup komprehensif, namun harus diakui bahwa belum semua pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat mengimplementasikan mandat UU TPKS. Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu menghimbau pemerintah dalam hal ini Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak agar melibatkan publik khususnya lembaga layanan. Tidak hanya itu Komisi VIII DPR RI juga dapat mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera merealisasikan pembentukan Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak guna meningkatkan perhatian pada pelindungan perempuan dan anak dari tindak kejahatan.

Kekurangan dokter spesialis beserta pemerataan distribusinya masih menjadi masalah yang belum dapat diatasi. Misalnya, rasio dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 0,006 per 1.000 penduduk. Rasio tersebut masih jauh dari rasio keseluruhan dokter spesialis yang sebesar 0,15 per 1.000 penduduk. Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia, per November 2022 jumlah dokter spesialis sekitar 48.784 orang sedangkan dokter spesialis yang memiliki surat tanda registrasi sebesar 44.753 orang. Komisi IX DPR RI perlu memastikan rencana aksi pemerintah untuk mempercepat mengatasi permasalahan kebutuhan dokter spesialis. Melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu memasukan materi muatan terkait dokter spesialis terutama terkait pola pendidikan serta pendayagunaannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Sedangkan, melalui fungsi anggaran DPR RI, dapat menambahkan anggaran untuk PPDS serta dukungan fasilitas kesehatan.

Kasus SDN Pocin 1 Depok menggambarkan pentingnya analisis dan perencanaan yang matang sebelum mengambil keputusan terkait pengalihan lahan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan fasilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 UU Sisdiknas). Namun, yang terjadi di SDN Pocin 1 justru sebaliknya. Proses pengalihan lahan SDN Pocin 1 Depok ditolak karena tergesa-gesa dan tidak memiliki perencanaan yang matang. Pemkot Depok tidak menyiapkan sekolah baru yang memadai untuk memindahkan siswa SDN Pocin 1. Akibatnya, proses belajar mengajar terganggu dan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan terhambat. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemkot Depok, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan relokasi dan pemenuhan sekolah yang memadai. Kasus ini juga mengingatkan perlunya analisis mendalam tentang kebutuhan jumlah sekolah berdasarkan populasi penduduk daerah agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi.

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berkolaborasi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022. Dunia telah mengakui transformasi digital Indonesia. Industri fintech telah menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dimasa pemulihan ekonomi nasional pascapandemi melalui fintech lending. Fintech lending telah berhasil menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat yang unbankable dan underserved. Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Selain itu, inovasi digital juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal. Untuk itu, OJK hendaknya terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digitalisasi sektor keuangan. Salah satu upaya penguatan ekosistem keuangan digital, pada IFS 2022 juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Integrasi antara AFTECH dan AFPI.