Pusat Penelitian

Bank Indonesia melihat situasi ekonomi dunia tahun depan akan semakin sulit. Tantangan ekonomi tahun depan mengarah ke reflasi atau kombinasi resesi dengan inflasi tinggi. Dampak perlambatan ekonomi dunia tahun depan diperkirakan tidak akan signifikan memengaruhi Indonesia. Selain dampak melambatnya ekonomi dunia yang dirasakan melalui banyaknya isu PHK di dalam negeri, adanya reflasi di Indonesia berdampak terhadap tertahannya daya beli masyarakat. Satu-satunya jalan untuk bisa meningkatkan daya beli adalah dengan menahan laju inflasi. Dukungan Komisi XI DPR RI menurunkan inflasi volatile food sangat diperlukan. Selain itu, koordinasi serta kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan, khususnya dalam menjaga inflasi administered price. Salah satu contohya adalah menjaga kenaikan upah minimum regional (UMR) agar tidak meningkatkan inflasi.

Raja Abdullah akhirnya memberikan persetujuan untuk menunjuk Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia ke-10. Dalam pernyataannya, Raja mengingatkan bahwa tidak ada yang menang dan kalah di pemilu kali ini, serta meminta seluruh anggota parlemen untuk merapatkan barisan dan saling bahu-membahu demi masa depan negeri Malaysia. PM Malaysia yang baru, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Indonesia adalah sahabat sejati. Hal tersebut perlu ditangkap oleh Indonesia sebagai sinyal positif untuk membangun kerja sama bilateral yang lebih baik. Presiden RI Jokowi berharap hubungan Indonesia-Malaysia semakin kuat dengan terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM, begitu pula sebaliknya harapan Anwar Ibrahim. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI perlu ikut mengawal dan memastikan bahwa di bawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin baik dan membawa kemajuan bagi kedua bangsa.

Bawaslu mengatakan bahwa politik uang melalui platform digital/e-wallet akan menjadi salah satu unsur dalam indeks kerawanan Pemilu 2024. Upaya memaksimalkan pengawasan di ranah digital penting dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat disalahgunakan secara sepihak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Ketika politik uang melalui digital dipraktikkan secara masif di masyarakat, akan semakin mempersulit penegak hukum untuk mendeteksinya, karena memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi yang bersifat anonim. Bawaslu telah menyusun sejumlah langkah strategis, demi mengantisipasi peredaran politik uang, antara lain melakukan pengawasan melekat, khususnya dalam tahapan yang rentan terjadi politik uang; melakukan patroli pengawasan dengan menggerakkan semua jajaran pengawas dalam tahapan masa tenang; meningkatkan keberadaan "desa AMPUH" (desa antipolitik uang, SARA, dan hoaks), serta berkoordinasi dengan para penyedia jasa e-wallet untuk mencegah politik uang digital.

Pengakuan mantan Kadiv. Propam. Polri, Ferdy Sambo dan mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Setiawan mengenai adanya aliran dana dari pengusaha tambang ilegal kepada para petinggi Polri cukup menarik perhatian publik. Permasalahan ini menambah daftar permasalahan besar yang terjadi sebelumnya di tubuh Polri. Hal ini juga menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa telah terjadi perang bintang di tubuh Polri yang saling bongkar aib. Kapolri perlu menindaklanjuti permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Komisi III DPR RI perlu mengadakan rapat kerja dengan Kapolri dan meminta Kapolri untuk membentuk Tim Khusus yang bertanggung jawab langsung kepadanya untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Selain itu, Komisi III dapat mengundang dan meminta PPATK untuk melacak kebenaran adanya aliran dana tersebut. Diperlukan koordinasi yang baik antara Polri dan PPATK dalam penanganan kasus ini.

Indonesia terletak di wilayah rawan bencana sehingga kejadian bencana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bencana gempa Cianjur mengingatkan kembali pentingnya mitigasi bencana. Struktur bangunan yang tahan gempa wajib dipenuhi bagi permukiman yang berada tidak jauh dari peta risiko bencana gempa. Peta risiko bencana gempa ini harus dibuat detail untuk seluruh wilayah Indonesia kemudian disosialisasikan ke masyarakat secara masif. Semua pihak mesti bergerak cepat melakukan mitigasi bencana. Komisi V DPR RI perlu menegaskan agar institusi terkait harus mengantisipasi dampak gempa melalui mitigasi yang berbasis sains untuk memastikan kawasan yang rawan bencana. Komisi V DPR RI sangat mengharapkan pemerintah menerapkan manajemen risiko bencana yang terstruktur dan membangun konstruksi infrastruktur kebencanaan yang memiliki daya tahan terhadap beragam kebencanaan. Sejak dini, pemerintah bersama lembaga terkait hendaknya melaksanakan literasi dari hasil mitigasi untuk mencegah/mengantisipasi pengurangan risiko bencana, terutama korban jiwa.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah memasuki periode penyelesaian setelah sukses melalui uji coba yang disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping secara virtual. Dalam periode penyelesaian ini, proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp21,4 triliun sehingga Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun kepada PT KAI untuk penyelesaian proyek KCJB sesuai target pada Juni 2023. Komisi VI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas penggunaan APBN perlu mengawasi penyelesaian proyek KCJB dengan memastikan KCJB dapat mendorong perekonomian negara, dipergunakan sesuai peruntukkannya, mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak bergantung ke keuangan negara, serta memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitar, tidak hanya bagi perusahaan besar.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki di Indonesia sedang mengalami kinerja yang melambat karena menurunnya utilisasi di sektor industri serat, spinning, weaving dan knitting, garmen, pakaian bayi, dan alas kaki. Selain itu hingga November 2022 terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja di industri TPT dan alas kaki. Industri yang berorientasi ekspor terkena dampak penurunan order karena penurunan permintaan ekspor akibat kondisi ekonomi global yang melemah. Hal tersebut dikhawatirkan akan diikuti oleh PHK besar-besaran. Penurunan kinerja dan gelombang PHK di industri TPT dan alas kaki perlu perlu mendapat perhatian dari DPR RI. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi bagi industri yang terkena dampak pandemi dan krisis global, dan memberikan kebijakan insentif dan relaksasi agar kinerja industri dapat meningkat dan meminimalisir PHK.

Gempa bumi tektonik yang melanda Kabupaten Cianjur sekitarnya (21/11/2022) menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi bencana atau upaya perlu dilakukan untuk mengurangi risiko, pencegahan atau minimalisasi dampak bencana. Besarnya angka korban jiwa dan infrastruktur mengindikasikan belum maksimalnya upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut. Banyaknya rumah warga yang rusak membuktikan bahwa hunian warga dibangun dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah ketahanan gempa. DPR RI melalui Komisi VIII perlu melakukan pengawasan terhadap upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mencegah dan meminimalisasi korban bencana alam di masa kini dan mendatang dengan mewajibkan pembangunan kembali rumah warga terdampak gempa dengan menggunakan skema standar rumah antigempa sehingga tercipta mitigasi bencana.

Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang mengatur mengenai kenaikan upah minimum paling tinggi 10%. Namun pengusaha menolak Permenaker tersebut dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Perhitungan upah minimum dalam Permenaker tersebut bertentangan dengan PP No. 36 Tahun 2021. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga melarang pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja termasuk aturan terkait pengupahan, sampai UU ini selesai direvisi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu meminta penjelasan Menaker tentang permenaker ini. Melalui fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi UU Cipta Kerja, guna mengurangi potensi munculnya aturan bermasalah dan demi kepastian hukum.

Tawuran pelajar masih menjadi momok dalam dunia pendidikan Indonesia. Kasus tawuran pelajar di berbagai daerah masih tinggi dan yang ironis, baru-baru ini tawuran pelajar terjadi pada saat Hari Guru. Pada praktiknya, penyuluhan dengan melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan pendekatan rohani belum cukup mampu meredam kasus tawuran. Pendidikan karakter juga belum sepenuhnya terealisasi. Dalam hal ini, intervensi perlu mempertimbangkan permasalahan psikologis remaja. Sesuai tahap perkembangannya, remaja memiliki kebutuhan, salah satunya yang khas adalah mencari jati diri sebagai konsekuensi lepasnya remaja dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Remaja memerlukan ruang untuk bisa mengekspresikan diri sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Komisi X dapat mendorong Kemendikbudristek untuk menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodasi penanganan secara komprehensif, termasuk menggunakan pendekatan psikologi dengan pemahaman karakteristik remaja. Selain itu, Komisi X perlu mendorong Kemendikbudristek untuk memfasilitasi kegiatan positif yang dapat mendukung potensi dan menumbuhkan pengembangan diri remaja sesuai dengan minat dan bakatnya.

Realisasi penerimaan pajak sampai Oktober 2022 mencapai Rp1.446,2 triliun atau 97,5% dari target sebesar Rp1.485 triliun. Diperkirakan penerimaan pajak tahun 2022 ini akan mencapai Rp1.747,33 triliun atau 117% dari target. Realisasi belanja negara mencapai Rp2.351,1 triliun atau 75,7% dari target Rp3.106,4 triliun. Diperkirakan realisasi belanja tahun ini hanya mencapai 83 persen dari pagu APBN. DPR perlu memastikan dinamika kebijakan extraordinary untuk akselerasi pemulihan, reformasi struktural dan high quality fiscal consolidation defisit 3% PDB dapat terjadi di 2023. Pemerintah agar tetap berhati-hati dalam mengelola pembiayaan utang ditengah situasi pasar keuangan yang masih rentan akibat tren kenaikan suku bunga maupun fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun demikian DPR juga tetap perlu memastikan fleksibilitas penguatan ketahanan fiskal semakin memerhatikan transformasi ekonomi yang hijau, inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.