Pusat Penelitian

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan ke Jakarta, pada 8-9 Januari 2023. Ada lima hal penting yang dibahas: Indonesia menyambut baik komitmen Malaysia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia; kesepakatan terkait perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian Selatan agar dapat ditandatangani pada 2023; kesepakatan untuk memperkuat kerja sama peningkatan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC); Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura; kesepakatan untuk terus memperkuat kerja sama ASEAN sekaligus meningkatkan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, kedua pemimpin juga menyaksikan serah terima 11 surat ketertarikan (letter of intent) dari 10 investor Malaysia yang berniat untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara.

Wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 mencuat seiring dengan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, delapan dari sembilan parpol di DPR RI menyatakan sikap menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup karena sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tidak perlu diganti. Pada sistem proporsional tertutup, rakyat hanya dapat memilih parpol, sementara caleg terpilih ditunjuk oleh partai. Sedangkan pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos nama atau foto caleg langsung yang dicantumkan di surat suara dan caleg dengan suara terbanyak terpilih sebagai wakil rakyat. Komisi II DPR RI menyarankan agar MK turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan MK dalam mengambil keputusan.

KPK akhirnya melakukan penangkapan terhadap Lukas Enembe yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Lukas Enembe diduga KPK menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono Lakka untuk memenangkan tender tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai proyek Rp41 miliar. Lukas dan sejumlah pejabat Pemprov Papua yang lain juga diduga mendapat bagian 14 persen dari proyek tersebut setelah dipotong dengan pajak. Akibat perbuatan tersebut, Lukas Enembe disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Terkait kasus tersebut, Komisi III DPR mendorong KPK agar penyidikan kasus Lukas Enembe segera dituntaskan dengan tetap mematuhi prosedur hukum dan ketentuan hukum.

Indonesia menempati urutan kedua negara dengan megabiodiversitas dunia dengan indeks 418,78. Untuk itu keanekaragaman hayati di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dari prioritas perencanaan pembangunan. Pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilakukan di seluruh sektor meliputi komitmen nasional, regulasi, kelembagaan, model bisnis, dan pendanaan. Pendanaan konservasi menjadi salah satu sektor krusial untuk menjamin keberlanjutan program-program pengelolaan keanekaragaman hayati dan menahan laju kepunahan. Komisi IV DPR RI melalui fungsi legislasi perlu terus mendorong pemerintah untuk segera menyediakan payung hukum bagi pendanaan pengelolaan keanekaragaman hayati salah satunya dengan merevisi UU KSDAHE. Selain itu, guna mendukung pendanaan maka pemerintah perlu menggunakan tolak ukur secara tepat, salah satunya melalui Indeks Biodiversitas Indonesia yang hingga saat ini belum ada. Indeks Biodiversitas Indonesia nantinya menjadi tolak ukur indikator dalam pemberian insentif pendanaan konservasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana. Penanganan dan pembangunan hunian untuk masyarakat yang terdampak bencana seperti ini bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Pembangunan huntap disesuaikan dengan kebutuhan setiap penghuni dan bisa menjadi contoh di wilayah lain karena masyarakat sangat berharap kawasannya segera diperbaiki setelah bencana. Hunian yang dibangun menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (risha) hasil pengembangan Litbang Kementerian PUPR. Komisi V DPR RI perlu mendorong percepatan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana sehingga tidak terlalu lama dalam pengungsian sementara, melalui sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya. Komisi V DPR RI juga perlu memastikan pembangunan hunian ini telah sesuai dengan skema standar rumah antigempa serta memiliki kejelasan status hukum terkait sertifikasi lahan pembangunan rumah tersebut.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja dilakukan Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik terkait ketidakpastian ekonomi global, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi maupun dinamika ketegangan geopolitik ke depan. Pertimbangan lainnya adanya kekosongan hukum pengaturan terkait investasi dan menggantikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formil dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Perppu Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui peningkatan investasi serta Koperasi dan UMK-M, oleh karenanya kebutuhan investasi yang bersifat padat karya perlu lebih dikedepankan. Terciptanya iklim Investasi yang kondusif perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan partisipasi publik secara organik dengan membangun dan menjaga regulasi yang transparan dan akuntabel. Melalui fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI perlu memastikan pelaksanaan Perppu Cipta Kerja tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya.

Pemerintah perlu segera menyelesaikan revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam upaya mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Penurunan harga BBM nonsubsidi saat ini juga diharapkan dapat membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM nonsubsidi sehingga dapat mengurangi beban subsidi. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan terkait dengan rencana atau upaya pemerintah melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dalam revisi Perpres No. 191 Tahun 2014. Selain itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah agar mempertimbangkan kebijakan automatic price adjustment untuk BBM yang disubsidi untuk mengurangi risiko kenaikan subsidi di APBN.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyetujui kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 221.00 jemaah haji. Jumlah kuota tersebut dua kali lipat dibandingkan dengan kuota haji 2022. Kuota tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Sedangkan untuk petugas sebesar 4.200 orang. Penyelenggaran haji 2023 berbeda dengan 2022 dimana pada tahun 2023 usia jemaah haji tidak dibatasi. Walaupun kuota haji 2023 tidak dibatasi dengan usia. Namun, pemerintah akan memberikan perhatian penuh untuk jemaah lansia. Peningkatan kuota haji tersebut harus diimbangi dengan persiapan yang lebih matang. Sehingga pelayanan ibadah haji kepada jemaah haji Indonesia menjadi semakin maksimal. Komisi Vlll DPR RI dapat berperan melalui fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Komisi Vlll DPR RI perlu mengawasi kinerja Pemerintah dalam mengimplemetasikan kebijakan penyelenggaraan haji. Sedangkan dalam rangka fungsi legislasi, Komisi Vlll DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi-regulasi terkait demi terwujudnya kepuasan pelayanan dan pelindungan bagi jemaah haji. Sedangkan dari fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu segera membahas terkait biaya penyelenggara ibadah haji 2023 bersama pemerintah.

Pemerintah mencabut kebijakan PPKM dengan alasan semakin terkendalinya pandemik Covid-19. Pemerintah menegaskan, penghentian kebijakan PPKM bukan berarti pandemi Covid-19 telah berakhir. Beberapa aturan tetap dipertahankan, seperti: Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pemerintah juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat. DPR RI perlu mendorong, dan mengawasi Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19; mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi lengkap (dosis 1–4); dan mendorong Pemerintah meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Permainan lato-lato saat ini sedang menjadi tren tidak hanya di kalangan anak-anak, tetapi juga remaja hingga orang dewasa. Populernya kembali lato-lato menjadi indikasi bahwa permainan tradisional masih dapat mencuri perhatian di tengah gencarnya gim daring. Memasuki semester genap tahun ajaran 2022/2023, banyak imbauan dari otoritas pendidikan agar permainan lato-lato tidak dibawa ke sekolah karena dianggap dapat mengganggu kegiatan belajar dan terkait faktor keselamatan. Padahal, sebenarnya fenomena lato-lato justru menjadi kesempatan para guru untuk kembali membuat media belajar yang menarik di sekolah. Bermain lato-lato dapat melatih koordinasi, bermanfaat bagi kesehatan, meningkatkan fungsi kognitif, dan secara positif berpengaruh terhadap kesehatan mental. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengajak dinas pendidikan dan sekolah memanfaatkan fenomena lato-lato sebagai kesempatan bagi para guru untuk meningkatkan kreativitas dengan menjadikan permainan tradisional seperti lato-lato sebagai media belajar di sekolah.

Tren suku bunga tinggi akibat memanasnya inflasi di banyak negara menjadi tantangan bagi pengelolaan utang di banyak negara. Saat ini sebanyak 63 negara berada dalam kondisi peningkatan utang yang signifikan, mendekati batas maksimal syarat keberlanjutan utang. Kondisi utang Indonesia sendiri tergolong relatif aman, dimana rasio utangnya sebesar 38,65% terhadap PDB, masih jauh dari batas maksimal berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. Pemerintah perlu melaksanakan konsolidasi fiskal melalui penurunan angka defisit anggaran, dimana penarikan utang dapat dikendalikan dan dijaga di level yang tetap aman. Target defisit anggaran tahun 2023 adalah 2,84% terhadap PDB. Komisi XI perlu mengawasi defisit anggaran tersebut sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, dimana defisit anggaran maksimal sebesar 3% pada tahun 2023.

Dalam pertemuan Menhan RI Prabowo Subianto dengan Dubes Kazakhstan, H.E. Mr Daniyar Sarakenov pada 13 Januari 2023, dijajaki potensi kerja sama bidang pertahanan. Terkait hal ini, Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama melalui mekanisme alih teknologi. Diharapkan ke depan, Indonesia dan Kazakhstan dapat mengembangkan produksi bersama. Kazakhstan dikenal sebagai negara yang sangat efektif dalam memberdayakan komponen cadangan untuk pertahanan, dan hal tersebut dapat dipelajari oleh Kementerian Pertahanan RI agar hal-hal yang efektif untuk memperkuat Komponen Cadangan di Indonesia dapat diterapkan dengan mencontoh yang dilakukan Kazakhstan. Komisi I DPR RI perlu mengingatkan Menhan RI agar memerhatikan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan terkait pengadaan alutsista, yang pada intinya harus diadakan alih teknologi yang berkelanjutan, memberdayakan industri pertahanan di Indonesia, dan harus sesuai dengan kebutuhan alutsista yang riil.

Proses penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil untuk Pemilu 2024 sedang berlangsung, sementara itu KPU tidak mengubah Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi setelah bersepakat dalam rapat kerja Komisi II DPR RI. Keputusan KPU ini menjadi polemik di kalangan akademisi maupun masyarakat pemerhati Pemilu dengan mengkritisi sikap KPU menjalankan kewenangan penataan Dapil yang seharusnya sesuai prinsip kemandiriannya. Namun, saat ini KPU masih memproses penyusunan rancangan PKPU sebagai tindak lanjut Putusan MK. KPU berencana melakukan uji publik terhadap rancangan PKPU tentang Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi untuk Pemilu 2024. Selanjutnya KPU berkonsultasi dengan DPR RI untuk membahas rancangan PKPU tentang pengaturan Dapil untuk Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara Republik Indonesia mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah berkomitmen untuk memulihkan hak para korban sebagai perwujudan penyelesaian secara non-yudisial. Penyelesaian peristiwa secara non-yudisial harus dijalankan secara bersamaan dengan penyelesaian secara yudisial karena keduanya adalah mekanisme yang bersifat simultan atau komplementer, bukan substitusi. Sejumlah 9 dari 12 Peristiwa tersebut terjadi sebelum tahun 2000, oleh karena itu dapat diproses menggunakan Pengadilan HAM Ad-hoc yang pembentukannya bersadarkan usulan DPR RI. Komisi III DPR RI dapat menginisasi pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc tersebut dengan memanggil para pemangku kepentingan guna mengumpulkan bukti atas peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Komisi III DPR RI juga dapat membentuk Panja Pengawasan untuk memastikan pemerintah melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh PPHAM kepada Presiden Jokowi dan jajarannya.

Ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi isu utama dunia akhir-akhir ini. Keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Program mandatori biodiesel yang menggunakan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) apabila tidak diikuti kebijakan yang tepat dikhawatirkan akan menyebabkan perturangan kebutuhan sektor pangan dan energi. Komisi IV DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam hal kecukupan CPO untuk penyediaan minyak goreng dalam negeri. Peta jalan pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan energi juga perlu dikaji kembali agar lebih kompetitif sehingga target pemenuhan pangan dan energi nasional dapat berjalan beriringan.

Pemerintah DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan melalui penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan. Saat ini, rancangan peraturan daerah untuk pelaksanaannya tengah disusun. Waktu pelaksanaan ERP dirancang setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB dan berlaku di 25 ruas jalan dengan besaran tarif Rp5.000 -- Rp19.000. Retribusi yang akan diperoleh diestimasikan sebesar Rp30-60 miliar per hari. Penerimaan ini diharapkan dimanfaatkan untuk pengembangan angkutan umum yang melayani peralihan penumpang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Komisi V DPR RI mendorong pemerintah mengkaji ulang penerapan ERP secara mendalam, dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penentuan tarif agar tidak membebani masyarakat. Komisi V DPR RI juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan PT KAI untuk memastikan terus dilakukannya pengembangan sarana dan prasarana KRL Commuter Line agar dapat memberikan layanan transportasi angkutan umum yang dapat diandalkan masyarakat.

Salah satu komoditas andalan Indonesia yakni minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terus mengalami penurunan harga. Penurunan harga CPO tidak akan berlangsung lama, dikarenakan adanya perubahan kebijakan domestik berupa implementasi perubahan program B30 menjadi B35 dan penerapan aturan baru terkait ekspor CPO. Dampak positif kenaikan harga CPO akibat perubahan kebijakan domestik tersebut seharusnya tidak hanya didominasi perusahaan swasta tetapi juga dapat dirasakan oleh petani sawit mandiri/swadaya. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI perlu memastikan pelaksanaan kebijakan ini melibatkan petani sawit mandiri /swadaya dan ke depan, BUMN diharapkan dapat segera memiliki pabrik biodiesel sehingga dapat menjalin kemitraan dengan petani sawit mandiri.

Pemerintah telah menetapkan program mandatori penerapan campuran 35% biodiesel pada BBM solar atau B35, yang akan diberlakukan per 1 Februari 2023. Pemerintah mengestimasikan alokasi kebutuhan biodiesel mencapai 13.148.594 kiloliter atau 226 ribu barel untuk mendukung implementasi program mandatori B35 tersebut pada tahun 2023, meningkat sekitar 19% jika dibandingkan alokasi pada tahun 2022 lalu yang sebesar 11.025.604 kiloliter. Program mandatori B35 menjadi langkah strategis pemerintah dalam upaya mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia dan menekan impor BBM solar, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta membawa sawit Indonesia menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Namun dalam implementasinya, pemenuhan spesifikasi dan penyalurannya perlu diawasi untuk menjamin kualitas dan meminimalisir keterlambatan supply.

Meskipun dari sisi regulasi telah terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi, termasuk kekerasan seksual berbasis online. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk keluarga dan masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan: (1) Rapat Kerja dengan KPPPA untuk membahas upaya yang telah dilakukan KPPPA dalam melindungi anak dari kekerasan seksual berikut kendalanya serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak; (2) Rapat Kerja dengan Kementerian Agama untuk membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah keagamaan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Pada 14 Januari 2023, terjadi bentrokan anarkis di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang menewaskan dua pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing (TKA). Bentrokan di Morowali Utara ini bukan semata masalah pengabaian terhadap hak-hak pekerja, tetapi juga terkait “kecemburuan sosial” dan keadilan bagi masyarakat. Pemerintah perlu mengkaji ulang keberadaan TKA di Indonesia. Mematuhi ketentuan tentang persyaratan TKA di Indonesia adalah keniscayaan, dan keadilan bagi pekerja lokal perlu dikedepankan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Komisi IX DPR RI adalah melakukan diskusi dengan Pemerintah (Menaker) untuk mencermati akar permasalahan agar bentrokan yang melibatkan TKA tidak terulang kembali; mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif; meminta Pemerintah untuk mematuhi ketentuan penggunaan TKA; dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dengan mengedepankan keadilan.

Kemendikbudristek pada tanggal 15 Desember 2022 telah menyampaikan laporan hasil Evaluasi 9 Program Prioritas Kemendikbudristek kepada DPR RI. Agar laporan serupa dapat lebih baik dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan nasional di masa yang akan datang, beberapa praktisi, pakar, dan pengamat pendidikan telah menyampaikan saran untuk perbaikan substansi seperti: - menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebagai pedoman; - mencantumkan evaluasi anggaran yang benar-benar mendukung pemanfaatan uang negara untuk pemulihan ekonomi nasional; - menyertakan evaluasi terhadap jalur pendidikan nonformal; - mengupayakan evaluasi kualitas; - menggunakan sampel yang lebih representatif; dan - melakukan validasi terhadap praktik baik yang sudah dilaporkan.

Penetapan Perppu Cipta Kerja mempertimbangkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pasca uji formil, yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana penerbitan perppu akan menciptakan kepastian hukum, mengantisipasi kondisi kegentingan memaksa yang terjadi, dan meningkatkan ekosistem investasi dan iklim berusaha di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan potensi ketegangan politik yang terjadi. DPR RI perlu segera menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertugas membahas dan menilai apakah Perppu Cipta Kerja akan diterima atau dicabut. Pengambilan keputusan tentunya mempertimbangkan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik. Disamping mengawasi defisit anggaran maksimal sebesar 3% pada tahun 2023 dapat dicapai sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.