Pusat Penelitian

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin pertemuan ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMMR) yang dihadiri para Menlu negara anggota ASEAN. Melalui pertemuan ini, para Menlu ASEAN menyampaikan dukungannya terhadap berbagai agenda keketuaan Indonesia, termasuk keinginan Indonesia untuk mengintensifkan kembali upaya penyelesaian Code of Conduct (COC) Laut China Selatan (LCS). Upaya penyelesaian COC LCS tampaknya tidak akan berjalan dengan mudah di tengah terus berkembangnya rivalitas kekuatan besar di kawasan. Peningkatan pesat kehadiran kekuatan militer dari luar kawasan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak yang tidak hanya menjadi kendala penyelesaian COC LCS, tetapi juga menghambat terlaksananya agenda-agenda keketuaan Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan perdamaian kawasan.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diluncurkan oleh Transparency International (TI) memperoleh skor 34 pada tahun 2022 dan berada pada peringkat ke-110 dari 180 negara. Pada tahun 2021 Indonesia mendapatkan skor 38, yang berarti capaian skor pada tahun 2022 merupakan penurunan skor paling drastis sejak tahun 1995. Untuk memperbaiki penurunan IPK ini pemerintah telah menyiapkan tiga upaya sebagai tindakan perbaikan ke depan, yaitu melalui penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia, dan digitalisasi pemerintahan. DPR RI melalui Komisi II perlu mendorong pemerintah agar dapat melakukan percepatan digitalisasi birokrasi yang terintegrasi di seluruh lini proses pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Digitalisasi birokrasi yang terintegrasi selain dapat memperkuat akuntabilitas terhadap keuangan negara dapat juga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kepolisian membuka penyelidikan baru terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan KSP Indosurya Cipta. Penyelidikan kali ini tidak hanya mendalami dugaan terkait penipuan dan penggelapan, namun juga menyelidiki potensi TPPU-nya. Menko Polhukam mendorong kepolisian untuk dapat membuka kasus baru mengingat tempus delicti dan locus delicti korban masih banyak. Dakwaan terhadap Indosurya sudah jelas merupakan pelanggaran UU Perbankan Pasal 26, yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Penghimpunan tersebut tidak dapat mengatasnamakan koperasi karena 23 ribu orang yang uangnya dihimpun bukan anggota KSP Indosurya. Hal tersebut termasuk pencucian uang dan dimungkinkan untuk membuka kasus baru. DPR RI melalui Komisi III dapat mendorong kepolisian untuk memaksimalkan penyelidikan bekerja sama dengan PPATK. Selain itu, mendorong Kejaksaan Agung untuk lebih memaksimalkan langkah kasasi yang telah dilakukan. Sementara melalui fungsi Legislasi, dapat dilakukan revisi UU Koperasi.

Penyelenggaraan konservasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting hutan, di antaranya adalah sebagai lokasi pelepasliaran berbagai satwa dilindungi seperti spesies anoa, orangutan, dan harimau sumatera. Namun ancaman deforestasi masih membayangi keberadaan hutan Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait bauran bahan bakar nabati biofuel 30% dan 50% juga dikhawatirkan mengurangi luasan hutan akibat perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi kebun sawit. Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu dengan tegas mengawal kebijakan pelestarian hutan sebagai bagian dari penyelenggaraan konservasi dengan memastikan adanya payung hukum yang menjamin tidak adanya penurunan status kawasan konservasi di hutan dan memastikan pendanaan konservasi yang berkelanjutan. Komisi IV juga perlu meminta pemerintah untuk memetakan kebijakan apa saja yang dapat mengancam keberlangsungan hutan sehingga dapat menentukan rencana tindak lanjut untuk mengantisipasi deforestasi lebih jauh lagi.

Semenjak penyebaran virus Covid-19 melandai dan pencabutan kebijakan PPKM oleh pemerintah, RSDC Wisma Atlet Kemayoran hanya beroperasi di Tower 6 saja, di mana sekitar 179 tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes bersiaga jika sewaktu-waktu Covid-19 kembali melonjak. Kementerian PUPR menegaskan bahwa Wisma Atlet Kemayoran tidak mangkrak, namun tengah dilakukan pendataan aset milik Kementerian/Lembaga. Pengelolaan Wisma Atlet akan dikembalikan pada Kementerian PUPR dari BNPB sebagai hunian serta diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik lahan dan aset bangunan. Komisi V DPR RI harus memastikan pemerintah mengenai rencana fungsi dan pengelolaan Wisma Atlet kedepan, serta dampaknya terhadap biaya pemeliharaan. Komisi V mendorong Kementerian PUPR untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet Kemayoran sebagai penginapan atlet dan memastikan kondisinya dalam keadaan baik serta bersih dari limbah medis, mengingat akan banyak agenda olahraga internasional beberapa waktu kedepan.

Kenaikan harga beras menjadi salah satu kontributor utama inflasi nasional di bulan Januari 2023. Kenaikan beras pada saat telah dilakukannya impor adalah sebuah anomali. Kenaikan harga beras tersebut terjadi disebabkan distribusi beras yang belum efektif sampai ke tangan konsumen. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan kebijakan agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dapat melakukan pemotongan dan efektivitas distribusi beras ke konsumen. Oleh karenanya, DPR RI khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong evaluasi kebijakan distribusi beras. Komisi VI DPR RI harus dapat memastikan bahwa distribusi beras impor yang telah dilakukan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien agar rantai distribusi tersebut berjalan efektif. Hal ini dikarenakan efektivitas rantai distribusi beras impor dapat menjadi cara yang efektif untuk meredam kenaikan harga beras dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Salah satu strategi percepatan penggunaan kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor adalah dengan memberikan subsidi (potongan harga) kepada konsumen yang akan membeli kendaraan listrik. Tetapi hal ini masih menjadi wacana dan belum ada kepastian dari pemerintah. Walau belum ada kepastian dari pemerintah, penjualan kendaraan listrik terus meningkat sejak tahun 2020. Saat ini terdapat dua jenis kendaraan listrik yang dipasarkan di Indonesia, yakni full electric vehicle (FEV) dan hybrid atau kombinasi menggunakan BBM dan tenaga listrik. Keduanya tetap akan mendapat subsidi jika diberlakukan pemerintah dalam mendukung peningkatan penggunaan kendaraan listrik di masyarakat.

Sebulan kebelakang ramai diberitakan 176 anak di Ponororogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik dan bijak, maka dikhawatirkan justru akan meningkatkan potensi pernikahan anak yang seharusnya sudah dilarang dengan batasan umur tertentu. Pernikahan dini anak memang sudah harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI karena memiliki dampak negatif yang sangat panjang. Perkawinan dini anak terutama akan merusak masa depan anak dan akan menggerus cita-cita bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Belum lagi angka putus sekolah yang diakibatkan akan sangat tinggi, angka kematian ibu melahirkan tinggi, anemia, ketidaksiapan mental dan malnutrisi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementeriaan Agama untuk mengkaji ulang pemberian dispensasi nikah pada anak di usia 19 tahun ke bawah dengan ketentuan yang dibahas bersama dengan DPR RI mengenai aturan dalam mendapatkan dispensasi tersebut.

Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak kembali dilaporkan oleh Dinkes DKI Jakarta pada awal tahun 2023. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat setelah sempat mereda. Munculnya kasus baru diduga akibat mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol di atas ambang batas aman. Padahal merek obat sirup tersebut sebelumnya masuk ke dalam daftar obat aman BPOM. Hal ini membuktikan masih lemahnya fungsi pengawasan terkait masalah obat. Oleh sebab itu, Komisi IX perlu mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pengawasan obat dari hulu sampai hilir; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran terhadap masalah obat dan tidak membeli sembarang obat. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu memastikan rencana aksi pemerintah untuk menyelesaikan kasus GGAPA secara tuntas sehingga tidak ada lagi penambahan kasus.

Teknologi digital telah membawa disrupsi besar sekaligus manfaat bagi pariwisata. Saat ini pemanfaatan teknologi di sektor pariwisata sudah dipraktikkan, hanya saja regulasi yang berlaku belum bisa menjadi landasan hukum bagi digitalisasi pariwisata. UU Kepariwisataan belum mempunyai norma pengaturan untuk disrupsi dan pemanfaatan teknologi bagi pariwisata, meskipun telah ada amanat dari dokumen internasional untuk pariwisata digital. Oleh karena itu, isu mengenai disrupsi dan pemanfaatan teknologi bagi pariwisata dapat menjadi perhatian DPR RI melalui fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Komisi X DPR RI dapat melakukan penguatan pariwisata digital melalui proses legislasi berupa RUU Perubahan atas UU Kepariwisataan. Komisi X DPR RI juga dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah mengenai transformasi digital di sektor pariwisata dan komitmen pemerintah atas kesepakatan internasional terkait pariwisata digital.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester IV tahun 2022 mencapai 5,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Di antara faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi ini adalah: pertumbuhan yang tinggi di sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 19,87%; pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 16,28%; serta konsumsi rumah tangga. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat, namun melambat menjadi 5,04%. BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 berada pada kisaran 4,5% sampai 5,3%. Penguatan ini terutama didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Perkiraan tersebut, sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing, serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,8 yang menimpa wilayah Turki dan Suriah pada 6 Februari 2023 menjadi keprihatinan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kewajiban memberikan bantuan dan mengirimkan misi kemanusiaan ke negara yang tertimpa gempa tersebut. DPR RI, melalui Komisi I, perlu mengingatkan Pemerintah (khususnya Kementerian Luar Negeri), berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, untuk terus memantau penanganan pascagempa dan melakukan segala upaya untuk berkontribusi dalam membantu Pemerintah Turki, dan juga pihak Suriah, dalam penanganan pascagempa. Komisi I juga perlu mengingatkan Pemerintah, khususnya Kemenlu, untuk melakukan evakuasi terhadap WNI yang membutuhkan bantuan dan memastikan tempat penampungan sementara dan tersedianya kebutuhan dasar selama di penampungan. Pada saat yang bersamaan, melalui diplomasi parlemen, DPR RI perlu mengajak negara-negara di dunia untuk berkontribusi dalam penanganan pascagempa di Turki.

KPU meluncurkan Program Kirab Pemilu 2024. Program ini digelar untuk menandai Setahun Jelang Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024. Kirab Setahun Jelang Pemilu ini digelar serentak di tujuh wilayah yaitu Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU Kota Batam Provinsi Kepri, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara, KPU Provinsi NTT, dan KPU Provinsi Papua. Sehubungan Program Kirab Pemilu ini, KPU membuat 4 komitmen penyelenggara pemilu untuk suksesi Pemilu serentak 2024, yaitu: 1. Mewujudkan Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa; 2. Melaksanakan Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, adil, jujur, dan adil; 3. Melaksanakan Pemilu 2024 yang berintegritas, bertanggung jawab terhadap proses dan hasil; dan 4. Mewujudkan Pemilu 2024 untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menjatuhkan pidana mati. Banyak pihak yang mengapresiasi putusan tersebut, namun ada pula yang beranggapan bahwa putusan tersebut karena tekanan publik akibat pemberitaan yang masif dan hakim tidak dapat melepaskan diri dari tekanan tersebut. Pidana mati terhadap Ferdy Sambo juga membuka diskusi terkait pidana mati yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2026. Pidana mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo perlu mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI, setidaknya terkait dengan evaluasi terhadap Polri untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat dan mengawal pembentukan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh KUHP baru.

Indonesia negara maritim berpotensi sangat besar di sektor perikanan dan kelautan. Dengan hilirisasi daya saing dan nilai tambah produk perikanan akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Perikanan merupakan sektor unggulan nasional, yang memiliki volume produksi beberapa komoditas lebih unggul. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022 nilai ekspor perikanan mencapai 1,22 juta ton dengan nilai USD 6,24 milliar. Terjadi peningkatan nilai ekspor dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai USD 5,72 milliar, atau naik USD 0,52 milliar. Untuk tahun 2023, nilai ekspor perikanan ditargetkan mencapai USD 7,30 milliar. Tetapi kenaikan nilai ekspor sektor perikanan masih dikarenakan pengaruh harga komoditas, bukan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Perlu upaya pembenahan dari hulu hingga hilir, melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah melakukan hilirisasi industri perikanan dan kelautan dengan melibatkan koperasi nelayan dalam pasok rantai industrialisasi perikanan agar hilirisasi berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.

Gempa bumi menjadi bencana rutin dan terjadi setiap hari di wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi gempa bumi yang berulang di Papua, Jayapura sejak Januari 2023. Gempa terakhir berkekuatan magnitudo 5,2 dengan pusat gempa berada di darat dan dilaporkan tak berpotensi tsunami. Wilayah Indonesia terletak di pertemuan lempeng bumi sehingga rawan mengalami bencana gempa bumi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui langkah mitigasi gempa bumi agar tahu cara mengantisipasinya. Komisi V DPR RI perlu mengawal BMKG untuk meningkatkan peralatan dan instrumen BMKG antara lain seperti alarm pendeteksi gempa bumi, sebagai bagian early warning system dari upaya mitigasi bencana sejak dini. Komisi V DPR RI perlu mendorong BMKG untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi, desiminasi, dan distribusi informasi BMKG yang lebih merata kepada masyarakat.

Sektor keuangan Indonesia tengah digemparkan oleh sejumlah kasus koperasi gagal bayar yang mencapai triliunan. Gagal bayar koperasi ini terjadi dikarenakan lemahnya hukum dan pengawasan yang dilakukan kepada koperasi. Korban umumnya tergiur dengan iming-iming keuntungan besar. Besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat membuat pemerintah tersadar bahwa hal ini harus segera diperbaiki. Dengan disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pengawasan koperasi yang menghimpun dana dari luar anggota (open loop) dialihkan kepada OJK. Dalam melakukan fungsi legislasi, DPR RI khususnya Komisi VI perlu mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Batas maksimal dana yang dapat dihimpun dan disalurkan kepada pihak luar koperasi penting ditetapkan. Lembaga penjamin simpanan penting dibentuk, hal ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi.

PLN mengalami oversupply listrik yang sangat besar mencapai hingga 40%, atau setara 6 gigawatt (GW). Penyebabnya utamanya adalah mismatch antara proyeksi permintaan yang menjadi basis program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang diluncurkan pada Mei 2015 dengan realisasi konsumsi listrik. Kondisi ini kemudian semakin buruk dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya konsumsi listrik. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh PLN untuk mengerem angka oversupply di tengah konsumsi listrik yang rendah adalah dengan melakukan renegosiasi untuk memundurkan commercial operation date (COD) pembangkit milik IPP sehingga bisa mengurangi beban take or pay. Selain itu, PLN juga perlu melakukan evaluasi, salah satunya terhadap PLTU yang umurnya sudah tua untuk dipensiunkan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat. Terbaru, beberapa hari yang lalu, publik dikejutkan dengan berita kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 17 anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang ibu muda di Provinsi Jambi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Negara dinilai perlu hadir untuk memastikan jaminan pelindungan, mengingat setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang termasuk pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak terkait pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Selain itu, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Komisi VIII perlu mendorong pemerintah untuk segera menyusun aturan pelaksanaan teknis UU TPKS demi melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Kejadian Luar Biasa keracunan makanan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena menyebabkan kesakitan dan kematian. Dalam seminggu terakhir, terdapat tiga kasus keracunan makanan massal di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Total korban kesakitan mencapai 623 orang dengan dua di antaranya meninggal dunia. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha termasuk usaha kecil dan menengah agar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan. Dalam fungsi legislasi, melalui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Komisi IX DPR RI perlu menekankan bahwa wabah tidak hanya diakibatkan oleh penyakit menular melainkan keracunan makanan dan kontaminasi bahan kimia. Dalam revisi tersebut, perlu disebutkan Kejadian Luar Biasa sebagai bagian dari wabah dalam skala kecil.

UNESCO memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional setiap tanggal 21 Februari sejak 1999 untuk mencegah kepunahan bahasa ibu di seluruh dunia. Di Indonesia, kebanyakan bahasa ibu merupakan bahasa daerah. Pada tahun 2021, terdapat 8 bahasa daerah yang punah, 5 dalam kategori kritis, dan 24 terancam punah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17 Revitalisasi Bahasa Daerah pada tahun 2022 dengan 3 model revitalisasi yang dilakukan berdasarkan daya hidup bahasa daerah. Program ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan festival bahasa dan penyusunan model pembelajaran bahasa daerah. Namun, program ini dihadapkan pada tantangan minimnya jumlah guru bahasa daerah dan keinginan politik pemerintah daerah yang berbeda dalam memprioritaskan pelindungan bahasa daerah. Komisi X DPR RI perlu mendorong dan mengawasi implementasi revitalisasi bahasa daerah untuk memastikan meningkatkan pelindungan terhadap kekayaan bangsa tersebut.

OJK bekerja keras merampungkan persoalan asuransi gagal bayar yang sedang berjalan, seperti Jiwasraya, Wanaartha Life, AJB Bumiputera, dan Kresna Life. OJK juga perlu mewaspadai risiko yang bisa muncul dari sejumlah perusahaan asuransi dengan kondisi permodalan tidak sehat lantaran Risk Based Capital (RBC) berada di bawah ketentuan, yaitu sebesar 120%. OJK perlu menuntaskan proses reformasi sektor IKNB, khususnya industri asuransi, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, dengan dukungan permodalan yang memadai, sumber daya manusia yang qualified, dengan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif. Komisi XI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen serta mendorong kesiapan pelaku industri asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan international standard and best practices.