Pusat Penelitian

Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh pihak penyelenggaranya saja, tetapi juga oleh parpol yang menjadi pesertanya. Konsolidasi partai-partai di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan, karena karakteristik kondisi di setiap wilayah bersifat beragam dan luas jangkauannya. Pendaftaran partai-partai calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan masih adanya persoalan konsolidasi partai yang masih bergantung pada personal dan oligarki bagi sumber daya penggerak organisasinya. Tulisan ini mengkaji tentang performa kesiapan konsolidasi parpol dari tahapan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024. Oleh sebab itu, sangat penting komitmen DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi II yang bermitra dengan pemerintah serta komitmen KPU sebagai pihak penyelenggara untuk memenuhi ketentuan sesuai peraturan Undang-Undang tentang Kepartaian.

Inggris yang diambang resesi akan menjadi topik yang hangat pasca-terpilihnya Perdana Menteri Inggris yang baru, Liz Truss, di tengah ancaman inflasi spiral. Oleh karena itulah, tulisan ini akan mencoba menelaah efek lanjutan dari peristiwa inflasi spiral di Inggris serta implikasinya terhadap Uni Eropa dan Indonesia. Fakta menunjukkan, adanya ketergantungan Uni Eropa terhadap Inggris merupakan lampu kuning bagi terjadinya resesi dalam skala regional Eropa. Kondisi tersebut terefleksikan dari inflasi yang juga terjadi di Uni Eropa sebagai multiplier effect dari inflasi di Inggris. Dalam kerangka Kerja Sama CEPA, inflasi di Zona Euro bisa saja berimplikasi kepada Indonesia yang sedang mengembangkan sektor infrastruktur. Oleh karena itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan, termasuk melalui rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri perlu memastikan bahwa inflasi spiral yang terjadi di Inggris dan Eropa tidak akan membawa dampak negatif kepada Indonesia, tetapi sebaliknya bisa dimanfaatkan untuk membangun kerja sama konstruktif, antara lain dalam kerangka pembiayaan pembangunan sektor infrastruktur.

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement menjadi undang-undang (UU) pada 30 Agustus 2022. Persetujuan ini salah satunya mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ratifikasi Persetujuan RCEP ini akan memberi berbagai manfaat bagi Indonesia sekaligus menjadi tantangan berat bagi UMKM. Tulisan ini menganalisis ratifikasi Persetujuan RCEP dan tantangannya bagi UMKM Indonesia. Hasil analisis menunjukkan pengesahan Persetujuan RCEP membawa akibat hukum kewajiban Indonesia melaksanakan Persetujuan RCEP. Adapun tantangan Persetujuan RCEP bagi UMKM yaitu banjirnya produk impor ke Indonesia, meningkatnya permintaan produk dalam jumlah besar, dan kesempatan untuk ekspor. Oleh karena itu, Komisi VI dan Komisi I DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan dengan mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan berbagai upaya menghadapi tantangan pascaratifikasi agar UMKM dapat mendapatkan manfaat atas keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan RCEP.

Kenaikan suku bunga acuan BI dan kenaikan harga BBM yang terjadi akhir-akhir ini dapat berdampak pada perekonomian dan memukul daya beli masyarakat. Tulisan ini bertujuan mengkaji potensi kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM, dan kenaikan suku bunga acuan BI dalam memitigasi kenaikan harga BBM. Efek kenaikan inflasi terhadap daya beli bisa diminimalisasi jika pemerintah menyediakan tambahan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Sementara efek kenaikan suku bunga acuan terhadap perekonomian kemungkinan dampaknya baru akan terasa enam hingga sembilan bulan ke depan. Namun, kenaikan suku bunga acuan BI juga merupakan langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM dan inflasi volatile food. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah harus cermat dan berupaya ekstra untuk terus menurunkan inflasi dalam rentang maksimal 5%. DPR RI khususnya Komisi XI dan IV perlu melakukan pengawasan dalam hal pengendalian inflasi di tengah masyarakat, khususnya sektor pangan.

Selama bulan Juli hingga Agustus 2022 marak diberitakan kasus rekrutmen ilegal pada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Bahkan banyak CPMI yang sudah diberangkatkan. Kondisi mereka memprihatinkan karena kerap menjadi korban penipuan, kekerasan, dan penyiksaan. Kasus ini terjadi setiap tahun dengan jumlah korban yang terus meningkat. Tulisan ini membahas mengenai pengaturan rekrutmen CPMI; penyebab terus terjadinya rekrutmen ilegal terhadap CPMI; dan upaya hukum untuk mengatasi maraknya rekrutmen ilegal. Selama ini terjadi ketidakjelasan, kekosongan, dan ketidaksinkronan peraturan terkait rekrutmen CPMI. Pemerintah juga kurang tegas memberantas modus rekrutmen ilegal. Oleh karena itu, melalui fungsi legislasi, Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi UU PPMI agar rekrutmen diatur lebih jelas dalam suatu sistem. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi IX dan Tim Pengawas DPR RI untuk Pelindungan PMI perlu mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antarperaturan pelaksana; menerbitkan aturan pelaksana amanat dari UU PPMI; meningkatkan proses penegakan hukum; dan memberantas mafia rekrutmen PMI.

Menuju Pemilu 2024, Indonesia telah berada dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki tugas yang sangat berat untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang adil dan damai. Beberapa hari yang lalu muncul usulan untuk tidak melaksanakan pengundian nomor urut partai politik (parpol) dengan alasan penghematan anggaran parpol terutama alat peraga dan spanduk. Usulan ini memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Tulisan ini membahas munculnya pro kontra pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024 dan dampaknya. Dampak positif jika parpol tetap menggunakan nomor urut lama yaitu efisiensi anggaran terutama untuk atribut kampanye. Sedangkan dampak negatifnya yaitu parpol baru akan mendapatkan sisa nomor urut yang tidak digunakan parpol lama dengan nomor urut angka besar. Melalui fungsi pengawasan, komisi II DPR RI perlu terus mendorong penyelenggara pemilu agar tidak terjadi penundaan tahapan pemilu dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana perjudian online kian marak dalam masyarakat.Tulisan ini mengkaji tindak pidana konten perjudian online dalam perspektif UU ITE. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE, setiap orang yang membagikan konten bermuatan judi dapat dipidana. Ancaman pidana tersebut tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Perubahan UU ITE. Upaya pemberantasan konten perjudian online dilakukan di antaranya melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait yakni Kepolisian, Kementerian Kominfo, dan PPTAK. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap kegiatan perjudian online, termasuk konten-konten bermuatan judi. Aturan hukum tentang perjudian secara online masih perlu disempurnakan, mengingat masih adanya kelemahan dalam aturan hukum yang ada.

Pasca-kenaikan harga BBM, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai alternatif kendaraan masyarakat. Konsumsi BBM sangat tinggi saat ini, kendati harga BBM sudah dinaikkan. Pemerintah sebenarnya sudah mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan dikeluarkannya beberapa peraturan terkait insentif termasuk insentif fiskal. Tulisan ini mengkaji implementasi kebijakan pengembangan kendaraan listrik dan tantangannya. Dukungan beberapa kebijakan dari pemerintah telah dibuat untuk mendorong agar pelaku industri otomotif memproduksinya dan agar masyarakat mulai beralih menggunakan kendaraan listrik. Tantangannya antara lain adalah masalah sosialisasi. Selain itu, harga jual kendaraan listrik masih jauh lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar BBM, sementara daya beli masyarakat masih rendah. Guna mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik, industri baterai perlu direalisasikan. Komisi V dan Komisi VII DPR RI perlu terus mendorong dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar kendaraan listrik benar-benar terwujud.

Beban subsidi dan kompensasi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) terhadap APBN dan ketidaktepatan sasaran penerima subsidi BBM mendorong pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022. Sebagai transformasi subsidi berbasis penerima manfaat, pemerintah memberikan bantuan sosial (BLT BBM). Tulisan ini mengkaji upaya lanjutan pemerintah dalam rangka reformasi kebijakan subsidi khususnya BBM bersubsidi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bauran kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung reformasi subsidi BBM antara lain: (a) pembatasan dan pengawasan terhadap konsumsi BBM bersubsidi; (b) pendataan penerima BLT BBM; dan/atau (c) penyesuaian harga BBM bersubsidi protektif. Komisi VII dan Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap penerapan bauran kebijakan reformasi subsidi energi termasuk BBM bersubsidi dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera yang mengalami penurunan daya beli dalam jangka pendek.

Pentingnya regulasi pencantuman label BPA pada kemasan pangan diperkuat temuan BPOM yang membuktikan paparan BPA pada AMDK sudah di ambang batas dan berdampak serius bagi kesehatan. Tulisan ini membahas kebijakan regulasi penggunaan BPA dan upaya yang perlu dilakukan dalam regulasi tersebut. Beberapa aturan yang ada belum cukup tegas melindungi masyarakat dari risiko paparan BPA. Pemerintah perlu merevisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dengan mewajibkan pelaku industri mencantumkan label BPA pada kemasan pangan. Penolakan keras pelaku industri AMDK dan UMKM menjadi salah satu faktor penghambat. Untuk meminimalisir resistensi, perlu ditekankan, aturan tersebut bukan bentuk pelarangan penggunaan kemasan galon polikarbonat. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah dan BPOM segera merevisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018, termasuk mengharmonisasi regulasi terkait kemasan pangan dari hulu ke hilir. Perlu edukasi mengenai bahaya BPA kepada masyarakat yang diikuti monitoring evaluasi secara berkala.