Pusat Penelitian

buku ini mencoba untuk menelaah konstruksi masyarakat hukum adat di berbagai tempat di Indonesia, seperti: Bali dan Sumatera Barat. Dua tempat ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini mengingat kedua tempat tersebut merupakan sebuah teritori diterapkannya hukum adat. Dalam kajian pertama buku ini, peneliti Novianto Murti Hantoro mengkaji “Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Pengakuan Negara dan Implikasinya”. Kajian mengenai penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat diletakkan untuk menguak bagaimana proses-proses negara untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

Buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang dihimpun dalam satu buku yang terdiri dari: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan UUPA; 2) Politik Hukum Pembaruan Agraria Terkait Pembatasan Hak Milik Atas Tanah Non-Pertanian; 3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tiga tulisan yang pertama menyiratkan suatu keprihatinan terhadap banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena ketidakhadiran pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Tulisan yang keempat memperlihatkan bahwa permasalahan- permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari permasalahan lingkungan hidup yang dapat diatasi melalui politik hukum pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, penerapan politik hukum pidana lingkungan hidup akan dapat sangat mendukung pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.