Pusat Penelitian

legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan publik, dalam rangka menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Legislasi Rancangan Undang- Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Parlemen dalam hal ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghasilkan kebijakan publik berupa undang-undang, yang diharapkan dapat menjadi payung bagi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Masalah jaminan sosial dalam hal ini menjadi isu yang sangat aktual dan menarik, karena menyangkut tata cara pemenuhan kebutuhan dasar manusia (penduduk Indonesia). Oleh karena itu, sangat dapat dipahami munculnya berbagai konflik dan ketegangan di antara para pemangku kepentingan, karena legislasi Rancangan Undang- Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ingin mengubah banyak tata cara penyelenggaraan ‘jaminan sosial’ yang sebelumnya telah establish selama beberapa dekade.

Secara sistematis dan kritis penulis menyatakan bahwa perlindungan terhadap TKI perempuan sektor informal adalah masalah yang kompleks, terutama penempatan di Arab Saudi dan Malaysia, sehingga penangangannnya juga membutuhkan kehati-hatian seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu juga tidak dapat dilakukan secara parsial.