Pusat Penelitian

Diplomasi parlemen belum banyak dikenal dan terpublikasi secara luas di masyarakat, termasuk di kalangan peminat studi hubungan internasional hingga dewasa ini. Bahkan, di kalangan mereka yang meniti karir di dunia diplomasi secara formal selama ini, yakni Kementerian Luar Negeri. Mereka juga masih canggung mengakui secara terbuka dan belum terbiasa menggunakan terminologi “diplomasi parlemen,” sebagai bagian dari aktivitas diplomasi yang berlangsung selama ini, secara resmi maupun tidak resmi, yang dipertunjukan di meja-meja perundingan maupun di luar itu. Dengan kata lain, diplomat di negeri berkembang tampaknya belum (dapat) mengakui secara jujur peran dan kegiatan anggota parlemen (DPR) yang turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan nasional setiap negara dalam aktivitas hubungan internasional pada umumnya, yang turut berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan dan upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dunia sejak dulu hingga dewasa ini.

Diplomasi digital telah membawa transformasi perilaku diplomasi tradisional. Ini menegaskan perubahan baik dalam struktur dan proses di kementerian luar negeri. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan kendali atas cara mengalirnya informasi di mana-mana, membuat penyebaran informasi cepat dan luas, memungkinkan orang membuat penilaian sendiri, mengekspresikan kekhawatiran dan perasaan, dan bahkan memengaruhi pembuat kebijakan. Akibatnya, cara pemerintah berinteraksi menjadi lebih cepat dan menjangkau lebih banyak di hampir setiap bagian dunia