Pusat Penelitian

Laksamana TNI Yudo Margono diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI berdasarkan Surat Presiden yang disampaikan ke DPR RI. Rotasi antarmatra menjadi salah satu pertimbangan pengusulan calon panglima dari matra laut. Isu mengenai masa jabatan yang singkat menjadi diskursus publik terkait realisasi implementasi target kinerja. Dengan masa jabatan yang relatif singkat, calon Panglima TNI akan dihadapkan pada agenda-agenda strategis yang belum tuntas pada kepemimpinan Panglima TNI sebelumnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan keberlanjutan penguatan profesionalisme TNI dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Terdapat lima agenda yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan organisasi TNI; penataan organisasi TNI, evaluasi kecelakaan alutsista dan keselamatan prajurit, penguatan interoperabilitas antarmatra, diplomasi pertahanan dan kesejahteraan prajurit. DPR RI memegang peranan krusial dalam memberikan persetujuan atas usulan Presiden. Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong komitmen penguatan profesionalisme TNI dan secara objektif berperan dalam pelaksanaan fit and proper test.

Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru menggantikan PM sebelumnya, Ismail Sabri Yaakob. Masyarakat Malaysia berharap Anwar Ibrahim dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Malaysia setelah yang bersangkutan diangkat sebagai PM yang baru. Tulisan ini membahas secara singkat proses pemilu di Malaysia yang baru saja berlangsung dan hubungan Indonesia-Malaysia setelah terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM. Hasil pemilu Malaysia kali ini, yang mengantarkan Anwar Ibrahim sebagai PM, dapat dipahami sebagai kompromi politik terbaik dalam upaya Malaysia bangkit dari keterpurukan politik dan berbagai persoalan ekonomi di dalam negeri. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM diharapkan membawa perubahan dan perbaikan bagi Malaysia. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM juga menjadi momentum bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hubungan baik yang telah terbina antara Anwar Ibrahim dengan berbagai tokoh Indonesia diharapkan dapat bermanfaat untuk mempererat hubungan serta kerja sama antarkedua negara. Kedua negara perlu membuat program kerja sama untuk kepentingan bilateral serta kemajuan kawasan.

Krisis iklim berdampak terhadap sektor pertanian Indonesia dan mengancam terpenuhinya hak pangan masyarakat. Hak pangan menurut International Covenant on Economic, Social, and Cultural adalah ketersediaan, akses, dan kelayakan pangan. Tulisan ini mengkaji upaya pemerintah membangun ketahanan pangan di tengah krisis iklim yang terjadi. Upaya membangun ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah adalah melalui penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih, kredit, dan berbagai input lainnya, serta mengembangkan food estate. Berbagai upaya tersebut hanya memenuhi aspek ketersediaan pangan. Padahal hak pangan tidak hanya sebatas ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan dan kelayakan pangan. Untuk itu, perlu ada upaya lain berupa penguatan distribusi logistik pangan dan diversifikasi pangan agar hak pangan masyarakat terpenuhi. Pangan lokal dan sumber daya perikanan dan kelautan sebaiknya dimanfaatkan untuk mendukung upaya ketahanan pangan nasional. DPR RI melalui Komisi IV perlu mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya tambahan tersebut agar ketahanan pangan meningkat dan hak pangan masyarakat terjamin.

Kebijakan pupuk bersubsidi telah berlangsung sejak tahun 1969. Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi merupakan salah satu penyebab kelangkaan pupuk di pasaran. Permasalahan tersebut teridentifikasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Perlu adanya penyempurnaan mekanisme pendataan, pendampingan penerima pupuk bersubsidi dan adanya informasi alokasi yang dapat diterima petani, sehingga miskomunikasi tidak terjadi di lapangan. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan yang mengatur subsidi pupuk tahun 2022, permasalahan terkait distribusi pupuk bersubsidi selama ini, dan bagaimana mengatasi hal ini sehingga distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Tidak kalah penting adalah pembangunan sistem distribusi dan pengawasan secara digital yang terintegrasikan dengan data penerima dan mekanisme pembayaran pupuk bersubsidi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat efektif. DPR RI khususnya Komisi IV, Komisi VI, bersama dengan pemerintah dan PT. Pupuk Indonesia perlu membuat roadmap tata kelola pupuk bersubsidi, agar penggunaan anggaran subsidi pupuk yang besar dapat tepat sasaran.

Bencana selalu menyisakan dampak buruk. Anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak bencana. Oleh karena itu, penanganan bencana dimulai dari pengurangan risiko bencana di kalangan anak. Tulisan ini mengkaji upaya membangun partisipasi anak dalam pengurangan risiko bencana. Membangun partisipasi anak dimulai dengan mengubah cara pandang bahwa anak bukan sebagai objek, tetapi subjek dalam pengurangan risiko bencana. Di lingkungan keluarga, orang tua perlu menanamkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap kesiapsiagaan bencana secara bertahap sesuai perkembangan anak. Ketahanan anak dalam mengatasi kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan berkaitan dengan kemampuan melindungi dirinya. Di lingkungan sekolah, pendidikan kebencanaan diintegrasikan ke dalam kurikulum. Konsep pendidikan kebencanaan tidak hanya mencakup unsur kesiapsiagaan, tetapi juga pengembangan pengetahuan secara inovatif demi pembudayaan keselamatan, keamanan, dan ketahanan terhadap bencana. Komisi VIII perlu memastikan upaya pemerintah dalam pengurangan risiko bencana di kelompok rentan termasuk anak. Sementara Komisi X perlu meminta Kemendikbudristek mengevaluasi penerapan pendidikan kebencanaan di sekolah serta duduk bersama membahas anggaran pendidikan kebencanaan.

Rakyat Indonesia tidak lama lagi akan menggelar pesta demokrasi besar. Berbagai persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sudah dimulai. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024 tersebut. Mengambil pelajaran dari Pemilu sebelumnya, Presiden menekankan agar penyelenggara Pemilu dapat memastikan kejelasan koridor hukum di setiap tahapan, menyempurnakan peraturan teknis, meningkatkan kapasitas SDM pelaksana, memperkuat pendidikan politik bagi seluruh peserta dan pemilih, serta mengajak kampanye yang dapat menyehatkan proses demokrasi di Pemilu Serentak 2024. Diperlukan pengawasan dan evaluasi yang optimal terhadap kinerja penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapannya. Tulisan ini membahas sampai di mana kesiapan dan upaya apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk memenuhi arahan Presiden Joko Widodo. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus mendorong pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan koordinasi terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik itu kesiapan teknis maupun ketersediaan anggaran.

Praktik penambangan ilegal banyak ditemukan di Indonesia dan sulit ditindak karena keberadaan mafia yang menjadi “beking”-nya. Tulisan ini mengkaji bagaimana memaksimalkan upaya pemberantasan mafia tambang ilegal. Selama ini upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif, namun masih dirasa kurang efektif. Upaya pemberantasan yang diusulkan adalah dengan membuat Tim Gabungan Khusus yang bersifat sementara untuk memberantas mafia tambang ilegal pada saat ini yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan upaya jangka panjang dilakukan dengan membentuk Lembaga/Badan khusus, minimal setingkat eselon I yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang minerba. DPR RI dapat meminta Pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Khusus tersebut dan meminta Pemerintah untuk mengkaji urgensi dari Lembaga/Badan tersebut. Selain itu DPR RI dapat mendorong instansi terkait untuk saling berkoordinasi guna mencegah dan menindak mafia tambang ilegal di institusinya.

Kemampuan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan the first shocked, mendorong untuk dapat menghadapi tantangan counter cyclical berikutnya yaitu perubahan iklim, krisis energi dan pangan serta inflasi tinggi yang menjadikan global crisis sebagai the next shocked bagi Indonesia di tahun 2023.Tulisan ini mengkaji bagaimana green economy bekerja, peluang mengatasi tantangan ekonomi global, dan upaya menyiapkan ekosistem bagi optimalnya green economy. Kesiapan ekosistem green economy harus didukung dengan kejelasan dukungan sektor keuangan baik dalam skema APBN maupun Non-APBN. Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% dari APBN setiap tahun, 88,1% mendukung infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi green economy. Pendanaan iklim Indonesia secara keseluruhan (Rp3,799 triliun), membuat pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi VII dan XI terus berinovasi mencari peluang pembiayaan nasional, regional, dan multilateral khususnya dalam pemenuhan komitmen iklim sehingga green economy dapat mempercepat dan memperluas produktivitas untuk menguatkan perekonomian di tahun 2023.

Prediksi resesi ekonomi global tahun 2023 diperkirakan akan menekan kinerja ekspor Indonesia. Tulisan ini mengkaji tantangan, prospek, dan langkah antisipasi yang harus dilakukan Indonesia agar kinerja ekspor tahun 2023 tetap terjaga dengan baik. Melemahnya ekonomi global akan menurunkan permintaan dunia, sehingga menurunkan kinerja ekspor. Namun, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan tetap terjaga karena ekspor Indonesia bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam di mana harga komoditas ekspor ini mengalami tren peningkatan. Indonesia harus tetap mewaspadai resesi ekonomi global tahun 2023 dengan melakukan langkah-langkah antisipasi seperti kebijakan perjanjian perdagangan antar pelaku usaha (business to business atau B2B) dan mempercepat serta memperkuat program hilirisasi. Agar langkah-langkah antisipasi tersebut berjalan efektif, DPR RI melalui Komisi VI dan VII perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi perjanjian perdagangan B2B, dan mempercepat serta memperkuat program hilirisasi terutama hilirisasi industri pengolahan SDA mineral.

Gempa di Cianjur dan sekitarnya menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi bencana, upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan minimalisasi dampak bencana. Tulisan ini mengkaji urgensi mitigasi bencana dan upaya yang perlu dilakukan di wilayah rentan gempa. Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, merupakan wilayah dengan potensi bencana gempa yang sangat tinggi. Bencana adalah kejadian yang tidak terprediksi sehingga mitigasi bencana menjadi langkah antisipasi yang tepat. Penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta pembangunan rumah tahan gempa menjadi upaya dalam mencegah dan meminimalisasi korban bencana. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong sekaligus mengawasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan mitigasi bencana, termasuk sinerginya dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak lain. Pemerintah juga perlu didorong supaya masyarakat yang berada di wilayah berisiko gempa, seperti Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, membangun hunian dengan skema standar rumah antigempa dari Kementerian PUPR.