Pusat Penelitian

Coronavirus disease (COVID-19) yang merupakan penyakit pernapasan menular telah mewabah kurang lebih di 213 negara di dunia berdasarkan pada laporan World Health Organization, salah satu negara yang terkena wabah adalah Indonesia. Sebelum ada konfirmasi atas kasus COVID-19 di Indonesia, terlihat sikap pihak pemerintah yang diwakili oleh pejabat tinggi menunjukkan sikap kurang perhatian. Namun beberapa situasi menjadi “turning point” bagi Pemerintah Indonesia yang kemudian memberikan fokus yang lebih dalam menghadapi wabah COVID-19 di Indonesia. Dari keadaan tersebut melalui penelitian ini, penulis menganalisis sikap Pemerintah Indonesia dalam mengubah isu kesehatan menjadi isu keamanan. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi sebagai kerangka analisis dengan terfokus pada komponen sekuritisasi oleh Buzan. Di samping itu juga menggunakan tata kelola kesehatan global sebagai penopang pernyataan penulis. Agar mampu menjelaskan sikap Pemerintah Indonesia maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada pengamatan literasi melalui berita daring yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam kesimpulannya, perubahan sikap Pemerintah Indonesia disebabkan oleh adanya tekanan dari tata kelola kesehatan global yang menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia merupakan isu keamanan. Kata kunci: COVID-19; Isu kesehatan; Isu Keamanan; Sekuritisasi; Tata Kelola Kesehatan Global

COVID-19 telah membawa tantangan baru bagi globalisasi. Tren nasionalisme yang memang telah berkembang di seluruh dunia kemudian diperburuk oleh pandemi COVID-19. Saat dimulainya pandemi, secara otomatis seseorang akan menyalahkan para pelancong lintas batas dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pergerakan transnasional yang tinggi. Fenomena ini yang kemudian semakin meningkatkan penyebaran virus yang cepat dalam skala global dan gangguan pada rantai pasokan global. Pada awal merebaknya wabah COVID-19, sebagian besar penyusun kebijakan salah berasumsi bahwa pandemi ini hanya akan memiliki dampak singkat dan terbatas hanya terhadap Cina. Pada kenyataannya, pandemi ini telah mengakibatkan guncangan global dan perlambatan ekonomi yang berpotensi menjadi resesi global. Pandemi ini sangat menyoroti banyak kerugian dari integrasi internasional yang luas dan memicu ketakutan terhadap orang asing. Hal ini kemudian memberikan legitimasi pada pembatasan nasional terhadap perdagangan global dan pergerakan manusia. COVID-19 telah menjadi katalis yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kebangkitan nasionalisme. Fenomena ini pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia. Kata kunci: Globalisasi; Nasionalisme; COVID-19; Kepentingan Nasional; Ketahanan Pangan.

Sebagai negara kepulauan terbesar dan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, komitmen Indonesia terhadap kebijakan perubahan iklim sangat penting. Pada tahun 2009, Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan komitmennya dengan menetapkan target untuk mengurangi deforestasi dengan mengurangi jumlah kebakaran hutan sebesar 20 persen setiap tahun. Namun, target ini tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Pada tahun 2015 untuk yang kesekian kalinya, kabut asap tebal yang disebabkan oleh kebakaran hutan menyelimuti Indonesia dan tetangganya, Malaysia dan Singapura. Kasus ini menimbulkan ketidakpastian atas peran Indonesia dalam memajukan rezim perubahan iklim. Mengingat 85 persen emisi di Indonesia berasal dari deforestasi, kegagalan Indonesia untuk mengatasi masalah ini adalah persoalan serius terkait peran internasionalnya, apalagi dengan melihat implementasi pada tataran domestiknya. Meskipun tidak menampik dampak positif dari komitmen aktifnya, tulisan ini mengevaluasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia selama masa kepresidenan Yudhoyono dengan menerapkan konteks tata kelola multi-level, yaitu dampak aktor internasional, pemerintah daerah, dan non-pemerintah dalam kebijakan lingkungan. Seharusnya tidak ada yang meragukan bahwa Yudhoyono telah menangani masalah perubahan iklim dengan lebih serius daripada presiden sebelumnya. Namun, melihat minimnya komitmen dan implementasi di tingkat nasional, peran Indonesia dalam membangun rezim perubahan iklim lebih tampak sebagai upaya membangun citra internasional. Kata kunci: Kebijakan Perubahan Iklim; Indonesia; Kepresidenan Yudhoyono; Tata Kelola Multi-level; Deforestasi.

Pasca kekalahan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) oleh gempuran pasukan koalisi Amerika Serikat di Baghouz, Foreign Fighter yang tergabung ke dalam ISIS menyerah dan tertangkap oleh pasukan Syria Democratic Force (SDF). Dampaknya ialah muncul gelombang kembalinya (returnees) Foreign Fighter, salah satu tujuannya ialah ke Indonesia. Kembalinya foreign fighter Indonesia dari Suriah akan membawa potensi ancaman asimetris bagi Indonesia seperti aksi teror. Hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana potensi ancaman yang ditimbulkan dari returnees foreign fighter di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk potensi ancaman pada returnees foreign fighter di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep foreign fighter dan ancaman asimetris yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi ancaman returnees foreign fighter di Indonesia ialah kemampuan militer returnees, kekuatan jaringan internasional, perpindahan wilayah perang (darul harb), taktik serangan lone wolf dan indoktrinasi ekstremisme kekerasan. Kata kunci: Ancaman; Foreign Fighter; ISIS; Returnees; Indonesia.

Negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Kaledonia Baru, Tuvalu, Nauru, dan Kepulauan Marshall kerap kali membawa permasalahan HAM Papua dalam forumforum internasional. Meskipun Indonesia sudah menjelaskan dan memberikan clear statement terkait isu di Papua, namun negara-negara Melanesia tetap solid untuk membantu Papua dan membawa isu Papua. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengapa negara-negara Melanesia terus-menerus membawa isu Papua dalam forum-forum internasional dan mengecam Indonesia. Penulis menganalisis studi kasus dengan menggunakan Non-Western International Relations Theory dari Ibn Khaldun, khususnya konsep asabiyyah dengan 3 (tiga) variabel yakni kesukuan, kebutuhan atau apa yang diperjuangkan, dan agama. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan negara-negara Melanesia tersebut didasari oleh rasa persatuan dan kesadaran kolektif antara Papua dengan negara-negara Melanesia. Adanya ikatan rasa persaudaraan dan agama antara masyarakat Papua dan Melanesia juga turut berpengaruh. Kebutuhan manusia yang diidentifikasikan sebagai Hak Asasi Manusia bagi orang Papua adalah kebutuhan bersama yang diperjuangkan oleh orang Melanesia. Kata kunci: Asabiyyah; Melanesia; Non-Western International Relations Theory; Permasalahan HAM Papua.

Artikel ini bertujuan menjelaskan secara analitis bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara selama 59 tahun sejak 17 Juni 1961. Argumen yang ingin disampaikan terkait implementasi politik luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara adalah kontraproduktif. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berpotensi besar untuk mampu memengaruhi perilaku Korea Utara melalui hubungan diplomatik. Persahabatan Indonesia dan Korea Utara dimulai sejak saling kunjung di 1964 dan 1965. Orientasi politik luar negeri Indonesia di masa lalu hingga saat ini, telah sering dilakukan untuk memengaruh keputusan ofensif para pemimpin Korea Utara, khususnya terkait dengan isu pengembangan senjata nuklir. Pertanyaannya adalah apa yang harus dan sebaiknya dilakukan Indonesia selanjutnya untuk membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif? Mengapa hal tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia dan bagaimana cara menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara tersebut? Kim Jong-un, setelah menjadi Presiden sejak 2011, harus melemahkan posisi koalisi pemenang ayahnya untuk konsolidasi stabilitas politik dalam negeri. Bagaimanapun, reformasi pasar domestik Korea Utara telah berdampak pada pengikisan daya tarik ideologis keluarga Kim. Hal ini relevan dengan perluasan pengaruh politik dari Pyongyang memprioritaskan pada keberlangsungan kekuatan otoriter terpusat yang rentan seiring bagaimana dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri berkelanjutan. Kata kunci: Indonesia; Korea Utara; Kebijakan Luar Negeri; Denuklirisas; Stabilitas Kawasan.

Pendidikan lingkungan hidup (PLH) merupakan pengintegrasian pemahaman lingkungan hidup dengan pendidikan formal atau pendidikan informal. PLH diharapkan dapat membantu siswa memperoleh kesadaran dan pengetahuan mengenai lingkungan hidup untuk selanjutnya dapat membentuk sikap siswa. Dari pemahaman tersebut akan muncul keterampilan dan kecakapan sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dan menjadi agen dalam memecahkan masalah lingkungan. Konsep PLH sendiri dapat ditelusuri sampai abad ke-18, walaupun secara global, mereka yang bergerak di bidang lingkungan hidup mulai berupaya untuk menyusun konsep PLH yang lebih terukur sejak tahun 1970-an. Dasar hukumnya pun beragam, dengan model penerapan yang menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Adiwiyata merupakan salah satu bentuk PLH yang dikelola pemerintah dengan mengintegrasikan dua kementerian penting, yaitu kementerian yang menangani masalah lingkungan hidup dan kementerian yang menangani pendidikan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Adiwiyata sudah sesuai dengan konsep PLH yang disepakati secara global. Secara khusus, pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Surabaya menjadi fokus dari tulisan ini berdasarkan hasil penelitian tentang lingkungan di tahun 2019 yang telah dibukukan. Kesadaran lingkungan Sekolah Adiwiyata di Kota Surabaya sudah cukup tinggi dan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat solid dengan melibatkan semua pihak. Kata kunci: Adiwiyata; pendidikan lingkungan hidup; Surabaya

Pemerintah merencanakan mengubah lama pendidikan beberapa SMK menjadi empat tahun dalam rangka mempersiapkan lulusan yang lebih menguasai teknik operasional secara utuh. Tujuan studi ini adalah mengeksplorasi sikap masyarakat terhadap wacana kebijakan program pendidikan kejuruan dari tiga menjadi empat tahun. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari komen pembaca terhadap pemberitaan wacana di media elektronik dari tanggal 11 s.d. 15 Juni 2020, dilengkapi dengan wawancara dengan pemerintah daerah, SMK, dan KADIN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis konten atas data tersebut ditemukan wacana program pendidikan empat tahun menggugat tiga hal pokok: kebekerjaan, pembiayaan, dan dampaknya terhadap usia lulusan. Ketiga isu tersebut dapat ditata jika pengembangan SMK sesuai dan sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan/atau dunia industri (DUDI). Namun, proses link and match SMK dengan DUDI masih belum optimal, karena kurangnya peran pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangan pendidikan kejuruan di daerah. Penguatan tanggung jawab dan kerja konkret terutama dari dinas pendidikan provinsi merupakan kunci pengembangan pendidikan kejuruan karena tanpa perbaikan kinerja pemerintah maka tujuan peningkatan kualitas pendidikan dengan menambah satu tahun menjadi sia-sia. Pemerintah harus mampu memastikan kebekerjaan lulusan dengan mensyaratkan SMK untuk menjalin kemitraan dengan DUDI, jaminan pembiayaan pendidikan hingga lulus, dan keterampilan yang sepadan dengan usia lulusan. Kata kunci: link and match; masa pendidikan empat tahun; pendidikan kejuruan; SMK

Penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, mencapai 15,15 juta atau 60,26% dari total jumlah penduduk miskin nasional per semester I tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan adalah dengan pengembangan ekonomi lokal (PEL). PEL merupakan proses partisipatif masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing lokal melalui sumber daya yang tersedia dengan tujuan menciptakan pekerjaan yang layak dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga melakukan PEL melalui sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi PEL melalui sektor pariwisata di Desa Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh fakta bahwa terdapat enam aspek dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Serang melalui sektor pariwisata, yaitu kelompok sasaran PEL melalui pemanfaatan sumber daya lokal, memiliki aksesibilitas dan lokasi strategis, mendorong pengembangan inovasi dan kerja sama dengan masyarakat, terdapat agenda berkelanjutan dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat lokal, pemerintah desa memberikan fasilitas pengembangan dan kerja sama kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Serang. Aspek terakhir, yakni pariwisata desa Serang dikelola melalui tata aturan yang jelas dan manajemen yang baik. Kata kunci: pariwisata; pengembangan ekonomi lokal (PEL); wilayah perdesaan

Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Dari 494 desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo, sekitar 90% merupakan daerah rawan bencana alam seperti puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Salah satu usaha dalam manajemen penanggulangan bencana yakni melakukan koordinasi antarpihak. Atas dasar tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo serta mengetahui faktor-faktor pendorong keberhasilan koordinasi antara BPBD dengan instansi/lembaga lainnya dalam penanggulangan bencana. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak empat orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo pada kondisi pra, saat, dan pascabencana sudah cukup baik untuk menanggulangi bencana, yang terlihat melalui mekanisme dasar koordinasi (vertikal dan horizontal). Namun koordinasi masih mengalami hambatan, misalnya: adanya organisasi masyarakat dan pihak swasta yang tidak melakukan koordinasi dengan BPBD saat terjadi bencana. Faktor-faktor pendorong keberhasilan koordinasi di antaranya: adanya forum pertemuan (fisik dan nonfisik), transparansi dalam penciptaan keputusan, evaluasi secara bersama para pihak, dan dukungan desentralisasi penanganan bencana di setiap instansi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing pihak. Kata kunci: BPBD Kabupaten Purworejo, koordinasi bencana, penanggulangan bencana

Bencana Covid-19 menjadi stresor bagi pasangan suami istri karena memicu permasalahan ekonomi, psikis, serta bertambahnya beban pekerjaan domestik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran stres pasangan suami istri di Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 dan gambaran strategi mereka untuk mengatasinya. Untuk memenuhi tujuan ini, peneliti menggunakan metode tinjauan pustaka untuk kemudian ditelaah dengan menggunakan teori stres dan bencana. Bencana Covid-19 terbukti membuat pasangan suami istri di Indonesia menjadi stres. Namun demikian, sebagian besar dari mereka tetap berupaya mempertahankan pernikahan. Hal ini sejalan dengan teori Bowlby bahwa orang-orang merespons stres dengan mencari kedekatan bersama orang-orang yang mereka cintai, berkumpul bersama, dan saling mendukung melalui stres, mempertahankan ikatan pernikahan. Rumah disadari menjadi cara paling aman untuk menghindari ancaman sekaligus menjadi tempat untuk memusatkan kebahagiaan bersama keluarga. Kata kunci: bencana; Covid-19; pernikahan; stress

Pembangunan sanitasi di Indonesia mengacu pada Sustainable Development Goals di mana pada tahun 2030 ditargetkan dapat menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan sektor air bersih dan sanitasi sangatlah penting dalam memutus mata rantai Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan capaian target pembangunan sanitasi di Indonesia dan mengkaji praktik empiris penyelenggaraan sanitasi pada saat pandemi Covid-19. Metoda kualitatif digunakan untuk mengkaji sektor sanitasi sesuai dengan Target SDGs keenam, yaitu: air bersih dan sanitasi layak, baik sebelum pandemi maupun saat pandemi. Hasil kajian menunjukkan bahwa hingga 2019, sebelum pandemi akses terhadap air minum, air limbah dan layanan sanitasi telah tercapai dengan cukup baik. Namun penurunan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal. Saat pandemi Covid-19 konsumsi air bersih meningkat, perhatian pada pengolahan air limbah meningkat, dan ada perubahan perilaku masyarakat untuk hidup lebih bersih. Kata kunci: air bersih; air limbah; pandemi Covid-19; sanitasi

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pekerja. Banyak orang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut tentu akan memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Pemerintah telah berupaya membuat berbagai kebijakan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang terus menggerus kualitas hidup mereka. Salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan sosial bagi para pekerja. Namun sayangnya, pekerja dalam hal ini dibatasi hanya pada mereka yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 ke bawah dan statusnya terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tulisan ini mengkaji hal tersebut dengan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan bagi pekerja lainnya, yaitu pekerja informal yang pendapatannya jauh lebih rendah dan mereka tidak terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada akhirnya tulisan ini menyarankan agar ke depan, pemerintah juga peduli kepada pekerja informal yang sesungguhnya lebih membutuhkan bantuan sosial dibanding pekerja formal yang sudah jelas status dan penghasilannya. Kata kunci: Covid-19; bantuan sosial; kebijakan sosial; pekerja formal; pekerja informal

Penelitian ini mengidentifikasi perilaku korupsi berdasarkan terminologi, faktor penyebab perilaku, modus yang sering dilakukan untuk melakukan korupsi, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian eksplanatif menggunakan data sekunder. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan korporasinya dengan cara melanggar aturan, melanggar norma, melanggar hak asasi manusia melalui eksploitasi sumber daya ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki (jabatan, jaringan, dan kekuasaan). Faktor penyebab korupsi adalah motivasi individu dan sistem organisasi pemerintah yang buruk, dan akan semakin meningkat pengaruh korupsi jika didukung oleh lingkungan di mana individu dan sistem yang buruk berada. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang adalah segera melakukan Memorandum of Understanding dengan lembaga penegakan hukum; segala transaksi keuangan di pemerintahan menggunakan transaksi elektronik atau online; pemerintah membentuk gugus tugas pemberantasan pungli di pemerintahan; memberlakukan pelaporan keuangan pada pejabat di lingkup pemerintahan; efisiensi anggaran pemerintahan yang ganda fungsi dan tidak bermanfaat; membuka akses pemantauan publik melalui basis data elektronik; dan pengukuran kinerja berbasis pakta integritas. Kata kunci: korupsi; Kota Kupang; pemberantasan korupsi; pencegahan korupsi