Pusat Penelitian

pendetegasian wewenang pemberian tzin Usaha ,"^lnti::." (lUP) kepada Bupati/Walikota telah menimbulkan masalah. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif, diperoleh hasil bahwa IUP bermasalah juga terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Beberapa alasan adalah adanya motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan motif "balas jasa" kepada pendukung pada pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi IUP bermasalah, telah dilakukan cleor and cleon; pengawasan; dan moratorium pemberian lUP. Namun upaya tersebut belum optimal. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi IUP bermasalah, yaitu pembentukan perda RT/RW; tindakan tegas kepada bupati/walikota dan penambang yang melanggar aturan; sinkronisasi dan harmonisasi UU No.4Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan pengawasan melekat.

Salah satu tujuan utama dari UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah terwujudnya institusi/lembaga dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, termasuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHl). Asas tersebut merupakan padanan dari asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Tulisan ini mendeskripsikan beberapa indikator untuk menilai keberhasilan PHI dalam menerapkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah. Sebagai institusi yang telah berinteraksi dengan masyarakat selama 10 tahun sejak diundangkannya UU PPHI pada tanggal 14 Januari 2004, hasil analisis menunjukkan bahwa PHI tak terlepas dari berbagai kendala dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah'

Sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, negara telah mengakui keberadaan kesatuan masyarakt hukum adat berikut hak-hak asal-usul yang melekat kepadanya. Namun, hampir tidak ada perangkat peratura perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, di tingkat lapangan terja( penyangkalan yang berlanjut terus menerus. Sementara perdebatan tentang definisi, terlebih tentang kriteria da indikator yang digunakan dalam proses pengakuan itu terus berlangsung. Berangkat dari gugatan Aliansi Masyara: Adat bersama dua komunitas masyarakat hukum adat yang berasal di Riau dan Jawa Barat atas beberapa pasal yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstistusi tela mengeluarkan putusan MK 35 Tahun 20t2. putusan ini tidak saja bermakna untuk menyelesaikan masalah yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun lebih jauh mengandung pul putusan-putusan dan pandangan-pandangan Mahkamah atas apa yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Ada termasuk kriteria dan mekanisme pengaturannya. Tulisan ini mengungkap 5 pelajaran penting dari Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014 terkait kejelasan tentang pengertian, kriteria, dan mekanisme pengakuan atE masyarakat hukum adat itu.

Tulisan ini menganalisis bagaimana keb'rjakan fiskal dan bagaimana pelaksanaan transparansi pengelolaan fiskalyang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan internasional terutama IMF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keb'rjakan fiskal Indonesia mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang terjadi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Production Sharing pada kontrak-kontrak kerja Migas, pengelolaan PNBP, dan pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Gubernur DKI Jakarta periode 2ot2-2oL6 Joko widodo banyak melakukan langkah-langkah unik untuk merombak kinerja pemerintah daerahnya. Tindakan yang dilakukannya dipusatkan pada peningkatan praktek good governonce' Mengingat peningkatan good governonce menuntut adanya politicol will yang kuat untuk mengimplementasikannya, maka kalian mengenai Uagaimana Gubernur Joko Widodo menggunakan kekuasaan politiknya untuk mewujudkan good governonce di DKt Jakarta menjadi penting. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur Joko Widodo belum terlalu kuat dalam mengimplementasikan kekuasaan politiknya bagi peningkatan good governonce dari sisi rule of low, transparansi, consensus orientotion' akuntabif itas, dan strotegic vision.

pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oteh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDl. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan FDI yang masuk ke Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase "orde baru", fase ,,krisis dan pemulihan" serta fase "SBY-nomics". Hasil analisa kuantitatif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga sudah waktunya pemerintah mendorong pengeluaran pemerintah ke belanja sektor publik. Secara simultan, variabel FDI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus masuknya FDI ke lndonesia