Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan ke Jakarta, pada 8-9 Januari 2023. Ada lima hal penting yang dibahas: Indonesia menyambut baik komitmen Malaysia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia; kesepakatan terkait perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian Selatan agar dapat ditandatangani pada 2023; kesepakatan untuk memperkuat kerja sama peningkatan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC); Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura; kesepakatan untuk terus memperkuat kerja sama ASEAN sekaligus meningkatkan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, kedua pemimpin juga menyaksikan serah terima 11 surat ketertarikan (letter of intent) dari 10 investor Malaysia yang berniat untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara.

Wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 mencuat seiring dengan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, delapan dari sembilan parpol di DPR RI menyatakan sikap menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup karena sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tidak perlu diganti. Pada sistem proporsional tertutup, rakyat hanya dapat memilih parpol, sementara caleg terpilih ditunjuk oleh partai. Sedangkan pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos nama atau foto caleg langsung yang dicantumkan di surat suara dan caleg dengan suara terbanyak terpilih sebagai wakil rakyat. Komisi II DPR RI menyarankan agar MK turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan MK dalam mengambil keputusan.

KPK akhirnya melakukan penangkapan terhadap Lukas Enembe yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Lukas Enembe diduga KPK menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono Lakka untuk memenangkan tender tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai proyek Rp41 miliar. Lukas dan sejumlah pejabat Pemprov Papua yang lain juga diduga mendapat bagian 14 persen dari proyek tersebut setelah dipotong dengan pajak. Akibat perbuatan tersebut, Lukas Enembe disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Terkait kasus tersebut, Komisi III DPR mendorong KPK agar penyidikan kasus Lukas Enembe segera dituntaskan dengan tetap mematuhi prosedur hukum dan ketentuan hukum.

Indonesia menempati urutan kedua negara dengan megabiodiversitas dunia dengan indeks 418,78. Untuk itu keanekaragaman hayati di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dari prioritas perencanaan pembangunan. Pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilakukan di seluruh sektor meliputi komitmen nasional, regulasi, kelembagaan, model bisnis, dan pendanaan. Pendanaan konservasi menjadi salah satu sektor krusial untuk menjamin keberlanjutan program-program pengelolaan keanekaragaman hayati dan menahan laju kepunahan. Komisi IV DPR RI melalui fungsi legislasi perlu terus mendorong pemerintah untuk segera menyediakan payung hukum bagi pendanaan pengelolaan keanekaragaman hayati salah satunya dengan merevisi UU KSDAHE. Selain itu, guna mendukung pendanaan maka pemerintah perlu menggunakan tolak ukur secara tepat, salah satunya melalui Indeks Biodiversitas Indonesia yang hingga saat ini belum ada. Indeks Biodiversitas Indonesia nantinya menjadi tolak ukur indikator dalam pemberian insentif pendanaan konservasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana. Penanganan dan pembangunan hunian untuk masyarakat yang terdampak bencana seperti ini bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Pembangunan huntap disesuaikan dengan kebutuhan setiap penghuni dan bisa menjadi contoh di wilayah lain karena masyarakat sangat berharap kawasannya segera diperbaiki setelah bencana. Hunian yang dibangun menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (risha) hasil pengembangan Litbang Kementerian PUPR. Komisi V DPR RI perlu mendorong percepatan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana sehingga tidak terlalu lama dalam pengungsian sementara, melalui sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya. Komisi V DPR RI juga perlu memastikan pembangunan hunian ini telah sesuai dengan skema standar rumah antigempa serta memiliki kejelasan status hukum terkait sertifikasi lahan pembangunan rumah tersebut.

Dalam pertemuan Menhan RI Prabowo Subianto dengan Dubes Kazakhstan, H.E. Mr Daniyar Sarakenov pada 13 Januari 2023, dijajaki potensi kerja sama bidang pertahanan. Terkait hal ini, Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama melalui mekanisme alih teknologi. Diharapkan ke depan, Indonesia dan Kazakhstan dapat mengembangkan produksi bersama. Kazakhstan dikenal sebagai negara yang sangat efektif dalam memberdayakan komponen cadangan untuk pertahanan, dan hal tersebut dapat dipelajari oleh Kementerian Pertahanan RI agar hal-hal yang efektif untuk memperkuat Komponen Cadangan di Indonesia dapat diterapkan dengan mencontoh yang dilakukan Kazakhstan. Komisi I DPR RI perlu mengingatkan Menhan RI agar memerhatikan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan terkait pengadaan alutsista, yang pada intinya harus diadakan alih teknologi yang berkelanjutan, memberdayakan industri pertahanan di Indonesia, dan harus sesuai dengan kebutuhan alutsista yang riil.

Proses penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil untuk Pemilu 2024 sedang berlangsung, sementara itu KPU tidak mengubah Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi setelah bersepakat dalam rapat kerja Komisi II DPR RI. Keputusan KPU ini menjadi polemik di kalangan akademisi maupun masyarakat pemerhati Pemilu dengan mengkritisi sikap KPU menjalankan kewenangan penataan Dapil yang seharusnya sesuai prinsip kemandiriannya. Namun, saat ini KPU masih memproses penyusunan rancangan PKPU sebagai tindak lanjut Putusan MK. KPU berencana melakukan uji publik terhadap rancangan PKPU tentang Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi untuk Pemilu 2024. Selanjutnya KPU berkonsultasi dengan DPR RI untuk membahas rancangan PKPU tentang pengaturan Dapil untuk Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara Republik Indonesia mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah berkomitmen untuk memulihkan hak para korban sebagai perwujudan penyelesaian secara non-yudisial. Penyelesaian peristiwa secara non-yudisial harus dijalankan secara bersamaan dengan penyelesaian secara yudisial karena keduanya adalah mekanisme yang bersifat simultan atau komplementer, bukan substitusi. Sejumlah 9 dari 12 Peristiwa tersebut terjadi sebelum tahun 2000, oleh karena itu dapat diproses menggunakan Pengadilan HAM Ad-hoc yang pembentukannya bersadarkan usulan DPR RI. Komisi III DPR RI dapat menginisasi pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc tersebut dengan memanggil para pemangku kepentingan guna mengumpulkan bukti atas peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Komisi III DPR RI juga dapat membentuk Panja Pengawasan untuk memastikan pemerintah melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh PPHAM kepada Presiden Jokowi dan jajarannya.

Ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi isu utama dunia akhir-akhir ini. Keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Program mandatori biodiesel yang menggunakan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) apabila tidak diikuti kebijakan yang tepat dikhawatirkan akan menyebabkan perturangan kebutuhan sektor pangan dan energi. Komisi IV DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam hal kecukupan CPO untuk penyediaan minyak goreng dalam negeri. Peta jalan pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan energi juga perlu dikaji kembali agar lebih kompetitif sehingga target pemenuhan pangan dan energi nasional dapat berjalan beriringan.

Pemerintah DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan melalui penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan. Saat ini, rancangan peraturan daerah untuk pelaksanaannya tengah disusun. Waktu pelaksanaan ERP dirancang setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB dan berlaku di 25 ruas jalan dengan besaran tarif Rp5.000 -- Rp19.000. Retribusi yang akan diperoleh diestimasikan sebesar Rp30-60 miliar per hari. Penerimaan ini diharapkan dimanfaatkan untuk pengembangan angkutan umum yang melayani peralihan penumpang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Komisi V DPR RI mendorong pemerintah mengkaji ulang penerapan ERP secara mendalam, dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penentuan tarif agar tidak membebani masyarakat. Komisi V DPR RI juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan PT KAI untuk memastikan terus dilakukannya pengembangan sarana dan prasarana KRL Commuter Line agar dapat memberikan layanan transportasi angkutan umum yang dapat diandalkan masyarakat.