Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.